Infokaltim.id, Samarinda- Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 30 April 2026.
Dalam forum sinergi dan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah itu, Rudy menekankan pentingnya transformasi pembangunan ekonomi daerah.
Diakuinya, hingga saat ini Kaltim masih sangat bergantung pada kekuatan ekonomi berbasis sumber daya minyak dan gas, serta batu bara. Padahal komoditi ini sangat rentan dipengaruhi pasar global, terlebih kondisi geopolitik yang tidak menentu dewasa ini.
“Kita harus bergerak lebih cepat mengubah motor perekonomian daerah pada sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi,” kata Rudy.
Lebih jauh dia memaparkan, pengembangan hilirisasi industri akan menjadi kunci utama dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi tersebut.
Dijelaskannya, dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur saat ini mulai menurun. Jika tahun 2023 sebesar 43,19 persen, tahun 2025 turun menjadi 34,18 persen. Kondisi ini diiringi dengan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan yang sebelumnya pada kisaran 17 persen pada 2023, meningkat menjadi 20,12 persen di tahun 2025. Pada periode transisi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah masih tumbuh positif di kisaran angka 4,53 persen.
Lalu, salah satu programnya yang sangat populer meskipun terus dikritisi oleh masyarakat yaitu Program Gratispol dan Jospol itu akan terus dilanjutkan. Langkah tegas ini dilakukan dalam upaya mewujudkan Visi RPJMD Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.
“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan Program Unggulan Gratispol dan Jospol secara lebih terarah dan terukur,” tegas Gubernur Harum saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 30 April 2026.
Program Gratis bersekolah mulai jenjang SMA/SMK, S1, S2, hingga S3, Gratis Layanan Kesehatan dan Penanganan Stunting, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Internet Desa, Gratis Administrasi Kepemilikan Rumah serta Gratis Perjalanan Religi akan terus dilanjutkan sembari terus dilakukan evaluasi pelaksanaannya.
Selain itu, program-program pembangunan di sektor riil yang dilaksanakan melalui Program Jospol pun akan dilanjutkan. Termasuk pembangunan di sektor infrastruktur pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan.
Tidak terkecuali penuntasan pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang, pembangunan Jalan Sotek-Bongan, pembangunan jalan akses Jembatan Nibung, pembangunan 3 sekolah unggulan dan pembangunan 2 rumah sakit, salah satunya yaitu rumah sakit di Bongan untuk melayani masyarakat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Kendati demikian, Rudy menyarankan agar seluru kabupaten/kota di Kaltim mengambil langka kebijakan harus memnuhi tiga unsur yaitu tepat sasaran, tepat guna dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Karena kita adalah pelayan publik, maka seharusnya kebijakan itu harus bermanfaat bagi masyarakat banyak,” pungkasnya.
[hms|anl]