Infokaltim.id, Bontang– Keterbatasan alat kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi RSUD Taman Husada Bontang. Kondisi ini membuat sebagian pasien harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan medis tertentu.
DPRD Bontang mendorong Pemkot Bontang lebih agresif mencari dukungan pemerintah pusat. Salah satunya melalui proposal bantuan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) yang telah diajukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang Ubayya Bengawan menilai langkah tersebut menjadi pilihan realistis di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Menurut dia, kebutuhan alat kesehatan dengan teknologi tinggi tidak selalu bisa dipenuhi hanya mengandalkan APBD. Karena itu, peluang dukungan dari pemerintah pusat perlu dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau sudah siap, ya tinggal dikirim ke sana,” kata Ubayya saat dihubungi, Kamis (13/08/2026).
Ubayya menekankan, penguatan fasilitas rumah sakit tidak cukup hanya dengan menambah bangunan atau ruangan pelayanan. Ketersediaan alat medis harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Yang paling utama itu alat-alat kesehatannya dan juga SDM-nya. Selain alat, SDM juga harus diperkuat,” ujarnya.
Bagi DPRD Bontang, pengadaan alat kesehatan bukan sekadar persoalan melengkapi fasilitas rumah sakit. Lebih jauh, kelengkapan tersebut diharapkan mampu memperluas jenis layanan yang dapat ditangani RSUD Taman Husada.
Selama ini, keterbatasan fasilitas membuat sejumlah pasien harus menjalani rujukan ke luar Bontang. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan pasien, tetapi juga menambah beban biaya keluarga selama menjalani pengobatan.
Karena itu, bantuan alat kesehatan dari Kemenkes dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit di luar daerah.
Ubayya mengatakan kelengkapan fasilitas juga berkaitan dengan kemampuan rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, perkembangan rumah sakit tidak cukup dilihat dari klasifikasi atau tipe semata.
“Kalau lengkap alatnya, maka dia naik menjadi misalnya paripurna. Karena itu RSUD memang wajib melengkapi alat kesehatannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Bontang siap mendukung dan mendampingi Pemkot jika diperlukan dalam proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. Apalagi kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan Pemkot Bontang telah mengajukan proposal kepada Kemenkes untuk pemenuhan SPA pelayanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau KJSU-KIA.
Pengajuan itu dilakukan setelah Pemkot Bontang menyelesaikan pemutakhiran data sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui sistem Kemenkes. Proses tersebut dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Dinas Kesehatan Bontang juga telah menyelesaikan tahapan validasi dengan capaian 100 persen. Kelengkapan data tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengajuan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat.
Neni menyebut kebutuhan sejumlah peralatan medis untuk mendukung layanan KJSU-KIA bernilai miliaran rupiah. Dengan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan, pengadaan seluruh kebutuhan tersebut dinilai sulit jika sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
“Kalau alat ini kami dibantu, kami dari Pemkot Bontang siap menganggarkan biaya perawatannya. APBD kita sedang seret, jadi perlu bantuan alat kesehatan dari pemerintah pusat,” kata Neni.
Pemkot berharap dukungan Kemenkes dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan RSUD Taman Husada. Dengan begitu, kapasitas pelayanan dapat meningkat dan lebih banyak kasus medis bisa ditangani di Bontang.