Infokaltim.id, Samarinda- Rencana pemerintah pusat untuk memangkas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Batubara kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah, meskipun Kaltim merupakan salah satu lumbung batubara terbesar di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Pahlevi, menegaskan perlunya langkah antisipatif melalui koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah penghasil semestinya memperoleh perlakuan khusus yang sebanding dengan kontribusi besar yang telah diberikan Kaltim bagi perekonomian nasional.
“Kalau pemotongan terlalu besar, tentu akan berdampak pada program pembangunan,” kata Reza.
“Karena itu, perlu ada diplomasi dan komunikasi yang lebih serius dengan pemerintah pusat, agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil,” ujarnya.
Reza menambahkan, komunikasi politik yang terarah dan konsisten menjadi kunci agar kepentingan daerah tidak terpinggirkan dalam perumusan kebijakan pusat.
DPRD Kaltim, kata dia, telah mendorong dinas-dinas terkait untuk tetap memastikan program prioritas tetap berjalan, meskipun terjadi penyesuaian anggaran akibat pengurangan DBH.
“Kita semua punya tanggung jawab menjaga arah pembangunan daerah. Ke depan, kita juga bisa memanfaatkan jaringan anggota DPR RI asal Kaltim di Senayan, agar suara daerah semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingannya,” tambahnya.
Lebih jauh, Reza berharap strategi diplomasi yang dibangun Pemprov bersama DPRD, serta sinergi dengan para wakil rakyat di tingkat pusat, mampu mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut.
Dengan begitu, agenda strategis seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di daerah tetap dapat berjalan optimal meski dengan keterbatasan anggaran.