Infokaltim.id, Samarinda- Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyesuaikan kebijakan fiskal menyusul arahan dari pemerintah pusat, yang berdampak pada beberapa pos anggaran daerah.
Meski demikian, komitmen terhadap program penurunan stunting tetap menjadi prioritas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa meskipun ada rasionalisasi anggaran di sejumlah sektor, dana untuk program stunting tetap dipertahankan.
“Pemangkasan memang terjadi, tapi anggaran stunting tidak termasuk. Ini tetap kita jaga,” ujarnya.
Agusriansyah menambahkan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sumber pendanaan tersendiri agar upaya menurunkan angka stunting tidak terganggu.
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih proaktif melaksanakan program intervensi, mulai dari pemenuhan gizi anak, pendampingan keluarga berisiko, hingga peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Menurutnya, tanpa langkah agresif dari pemerintah daerah, penurunan prevalensi stunting di beberapa wilayah yang masih tinggi akan sulit tercapai.
“Kita minta daerah menjalankan seluruh kegiatan penanganan stunting supaya angkanya benar-benar turun. Komitmen provinsi terlihat dari anggaran yang tetap kita pertahankan,” tegas Agusriansyah.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim tahun 2024, terdapat empat daerah dengan angka stunting yang tergolong tinggi, yaitu Penajam Paser Utara (32 persen), Kutai Barat (27,6 persen), Kutai Timur (26,9 persen), dan Balikpapan (24,7 persen). Bahkan, beberapa wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan.
Agusriansyah menilai situasi ini menjadi peringatan agar penanganan stunting dilakukan lebih serius dan terstruktur, terutama melalui koordinasi lintas sektor.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta pemangku kebijakan lainnya.
Tanpa sinergi yang kuat, penurunan stunting berisiko stagnan.
“Kalau kolaborasi tidak solid, angkanya akan stagnan. Kami ingin penurunannya nyata, bukan sekadar program rutin,” tambahnya.
Selain menyangkut kesehatan masyarakat, Agusriansyah mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan stunting menjadi salah satu indikator pemerintah pusat dalam menilai kinerja daerah dalam penyaluran dana transfer.
Daerah yang tidak optimal menjalankan program strategis nasional bisa berisiko mengalami pengurangan anggaran.
“Ini penting diperhatikan. Jangan sampai dana transfer berkurang karena daerah tidak menjalankan instruksi pusat maupun provinsi,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]