Infokaltim.id, Samarinda- Proses penjaringan calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur untuk tahun 2025 menuai perhatian serius dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya seleksi yang tidak hanya berlandaskan prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai integritas, rekam jejak, dan kepercayaan publik.
“Jangan sampai seleksi ini menjadi sekadar rutinitas birokratis. Para kandidat harus benar-benar diuji dari segi kapabilitas dan moralitas,” ujar Firnadi..
Politikus dari Fraksi PKS itu menilai bahwa pengalaman dalam pengelolaan sektor publik serta persepsi masyarakat terhadap para kandidat merupakan faktor penting yang patut dijadikan pertimbangan utama dalam tahap seleksi lanjutan.
Firnadi juga mencermati tingginya animo terhadap jabatan direksi, terutama di perusahaan strategis daerah seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP).
Menurutnya, tingginya minat ini bisa dipahami mengingat potensi ekonomi yang besar, namun ia mengingatkan agar proses seleksi dijauhkan dari kepentingan sesaat.
“BUMD mengelola kepentingan rakyat. Maka, seleksi harus dilakukan secara objektif dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan publik yang aktif dalam mengawasi proses seleksi. Bagi Firnadi, partisipasi masyarakat adalah bentuk kontrol sosial yang sangat penting untuk memastikan hasil seleksi menghasilkan pemimpin yang layak.
“Keterlibatan warga dalam mengawasi ini patut dihargai. Ini bentuk demokrasi yang sehat dan harus terus dijaga,” ucapnya.
Lebih lanjut, Firnadi memperingatkan bahwa pemimpin BUMD yang tidak memiliki integritas atau kepercayaan publik dapat membawa dampak negatif terhadap pengelolaan aset daerah.
“Tanpa integritas, akan sulit membangun kepercayaan masyarakat. Dan itu berisiko tinggi bagi keberlangsungan BUMD kita,” tandasnya.