Infokaltim.id, Samarinda- Ketua DPRD Kaltim,Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Benua Etam sudah bersifat final dan didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Menurut Hasanuddin, diskusi publik seharusnya tidak lagi mempertanyakan legalitas pemindahan IKN, melainkan diarahkan pada bagaimana proses pelaksanaannya dapat memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat dan daerah sekitar.
“Dasar hukum untuk IKN sudah sangat jelas. Ini merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang tengah berjalan. Yang paling penting sekarang adalah memastikan pelaksanaannya bisa membawa manfaat optimal untuk masyarakat di Kalimantan Timur,” kata Hasanuddin pada.
Pernyataan tersebut muncul di tengah wacana yang mengusulkan agar Presiden memperkuat keputusan pemindahan IKN melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Hasanuddin menilai bahwa wacana tersebut kurang tepat jika disertai narasi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap proyek strategis ini.
Dia juga menegaskan pentingnya konsistensi dukungan terhadap kebijakan pemindahan IKN, yang memiliki tujuan jangka panjang seperti peningkatan konektivitas, pemerataan pembangunan ekonomi, serta pengembangan infrastruktur di kawasan sekitar.
Hasanuddin menyoroti komitmen pemerintah pusat yang terus mengalirkan anggaran guna mempercepat pembangunan, termasuk pengembangan Bandara VVIP di IKN yang nantinya akan dibuka untuk penerbangan komersial.
Hal ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi daerah penyangga.
“Dengan dibukanya bandara tersebut untuk umum, ini membuktikan bahwa IKN bukan kawasan tertutup atau eksklusif. Justru ini membuka kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan konstruktif terhadap proyek IKN. Kritik tetap diperlukan, namun harus didasarkan pada fakta dan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi di lapangan.
“Jangan sampai perdebatan hanya terfokus pada angka atau opini politik semata. Pemindahan IKN bukan hanya soal perpindahan kantor pemerintahan, tapi merupakan momentum penting bagi pertumbuhan dan kemajuan bersama Kaltim,” tutup Hasanuddin.