Infokaltim.id, Bontang- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti masalah kesejahteraan guru paruh waktu atau disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) saat ini terancam tidak akan menerima gaji karena sebagian daerah mengalami keterbatasan anggaran hingga akhir tahun 2026 ini.
Sri Puji mengkhawatirkan jika hal itu terjadi di Samarinda, karena berbagai kebijakan pemerintah pusat sehingga membuat daerah-daerah kesulitan untuk menunaikan kewajibannya untuk proses pengajian para guru.
“Berbagai kebijakan pemerintah pusat memang membuat beban anggaran daerah semakin menyempit,” tuturnya.
Dia mengingatkan agar Pemkot Samarinda menggunakan anggaran APBD sesuai dengan rencana program dan jangan sampai gaji-gaji guru mengalami penunggakan.
“Karena itu sudah menjadi tanggungjawab Pemkot Samarinda, jadi bagaimanapun kesejahteraan mereka menjadi perhatian utama,” ungkapnya.
Menurutnya, kesejahteraan para guru tidak boleh ditunda, apabila hal itu terjadi tentu berpengaruh juga pada kewajiban para guru untuk proses belajar mengajar di sekolah.
“Pasti fokus mereka juga berpengaruh, jadi kami minta diprioritaskan,” ujar Puji.
Selain itu, Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti soal kebijakan Kemendikdasmen yang kerap berubah-ubah terutama pada penerapan penerimaa peserta didik baru (PPDB).
“Belum lagi aturan selalu berubah-ubah setiap saat sementara di daerah juga lambat menerapkan aturan itu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan daerah menghadapi perubahan kebijakan pendidikan nasional,” tegasnya.
Sri Puji meminta agar Disdikbud dan pemangku kebijakan daerah memperjelas mekanisme pengangkatan, penggajian, dan penempatan guru, termasuk skema P3K paruh waktu dan penuh waktu, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga pendidik.
“Kami mengharapkan agar langkah-langkah segera dirumuskan sehingga masalah guru honorer dan P3K tidak mengganggu proses rekrutmen murid baru dan kualitas pembelajaran di Samarinda,” tutupnya.
[ary|anl|adv]