Infokaltim.id, Bontang – DPRD Bontang akhirnya mengeluarkan ultimatum kepada Pertamina Patra Niaga. Setelah disebut empat kali tidak memenuhi undangan rapat membahas persoalan antrean Pertalite, perusahaan diminta hadir pada agenda berikutnya, 31 Agustus. Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry menegaskan tidak ingin kembali menerima alasan ketidakhadiran.
Bagi Alfin, persoalan antrean Pertalite sudah terlalu besar untuk hanya dibicarakan di tingkat lapangan. DPRD membutuhkan penjelasan langsung dari pihak Pertamina Patra Niaga terkait distribusi BBM di Kota Bontang.
Sorotan tersebut diarahkan kepada Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Hermawan Bagus Prabowo. Alfin menyebut agenda pemanggilan tersebut telah dilakukan berulang kali. Namun, pihak yang diharapkan memberikan penjelasan belum juga hadir dalam rapat DPRD.
“Ini sudah panggilan keempat. Saya tidak mau tahu alasan apa pun. Tolong tanggal 31 Agustus hadir di DPRD,” tegas Alfin saat rapat, Jumat (28/8/2026).
Ia mengatakan DPRD tidak sedang mencari pihak untuk disalahkan. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai kondisi distribusi Pertalite yang membuat masyarakat harus menghadapi antrean panjang.
Apalagi, keluhan masyarakat terus bermunculan. Antrean tidak hanya menyita waktu warga, tetapi juga berdampak terhadap arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi.
Alfin menilai Pertamina perlu terbuka mengenai mekanisme distribusi BBM ke Bontang. Penjelasan itu penting agar masyarakat mengetahui apakah persoalan terjadi pada kuota, pengiriman, maupun distribusi di tingkat SPBU.
“Publik sekarang bertanya-tanya penyebabnya apa. Kalau pihak yang berwenang tidak memberikan penjelasan, masyarakat akan terus mendapatkan informasi yang simpang siur,” pungkasnya.
[ayu|anl|adv dprd btg]