Infokaltim.id, Bontang – Kuota Pertalite Bontang yang masih tersisa sekitar 12 ribu liter justru memunculkan tanda tanya baru. Di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry mempertanyakan efektivitas kuota tersebut. Ia khawatir kuota yang tersedia hanya menjadi “gula-gula” tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan pasokan di lapangan.
Alfin merujuk pemetaan distribusi yang sebelumnya dipaparkan dalam rapat. Dari kuota sekitar 24 ribu liter pada semester pertama, disebut masih terdapat sisa sekitar 12 ribu liter.
Angka tersebut dinilai janggal jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite.
“Kalau kuotanya 24 ribu dan masih tersisa 12 ribu, saya menduganya jangan-jangan ini hanya gula-gula yang diberikan kepada kita,” kata Alfin, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, persoalan kuota tidak dapat dilepaskan dari pola distribusi Pertamina. Jika pasokan terlambat masuk ke Bontang, antrean kendaraan akan semakin panjang.
Kondisi tersebut kemudian membuka peluang munculnya persoalan lain. Alfin mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan praktik penjualan nomor antrean di SPBU.
Menurut informasi yang diterimanya, nomor antrean disebut dijual dengan harga tertentu. Ia menyebut angka yang dilaporkan masyarakat bervariasi, mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.
“Untuk 40 liter ada yang melaporkan dijual Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Kemudian 80 liter bisa Rp100 ribu sampai Rp200 ribu,” ungkapnya.
Alfin menegaskan informasi tersebut perlu ditelusuri. Ia tidak ingin langsung menuding pihak tertentu sebelum ada pembuktian. Namun, laporan yang datang dari lebih dari satu orang menurutnya patut menjadi perhatian.
“Ini bukan cuma satu atau dua orang yang menyampaikan kepada saya. Jadi hal seperti ini perlu diperiksa,” ujarnya.
Ia meminta Pertamina dan aparat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap mekanisme antrean di SPBU. Jika memang ditemukan praktik jual beli nomor antrean, tindakan tegas harus diberikan.
Di sisi lain, Alfin menilai percepatan distribusi menjadi salah satu kunci mengurangi antrean. Ia mengusulkan pengiriman Pertalite ke Bontang dapat dilakukan lebih awal, terutama melalui shift pertama.
Logikanya sederhana, kata dia. Ketika pasokan tiba lebih cepat, kendaraan tidak akan menumpuk terlalu lama. Dengan begitu, ruang bagi oknum untuk memanfaatkan antrean juga dapat dipersempit.
“Kalau shift satu cepat mengirim ke Bontang, masyarakat juga bisa langsung mendapatkan BBM. Semua berjalan dan tidak ada antrean sepanjang ini,” jelasnya.
Alfin berharap persoalan Pertalite tidak berhenti pada perdebatan mengenai kuota. DPRD ingin memastikan kuota yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai kuota hanya menjadi bahan cerita ketika masyarakat bertanya kenapa BBM tidak ada. Yang penting adalah distribusinya sampai dan masyarakat mendapatkan haknya,” pungkas Alfin.
[ayu|anl|adv dprd btg]