Infokaltim.id, Bontang – Antrean Pertalite di Kota Bontang bukan lagi sekadar urusan kendaraan menunggu giliran mengisi BBM. Deretan mobil yang mengular kini disebut mengganggu akses pendidikan. Bahkan, siswa harus memutar untuk masuk sekolah karena badan jalan dipenuhi kendaraan yang mengantre. Kondisi ini membuat Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry angkat suara.
Politikus Golkar tersebut menilai persoalan antrean BBM sudah masuk ranah lalu lintas. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang dinilai tidak boleh tinggal diam.
Menurut Alfin, pemerintah daerah harus memastikan aktivitas pengisian BBM tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Terlebih ketika antrean kendaraan sudah berdampak terhadap akses sekolah.
Ia menyoroti kondisi di kawasan Kilometer 3. Antrean kendaraan disebut memanjang hingga menutup akses menuju sekolah. Situasi tersebut membuat kendaraan dan pelajar harus berbagi ruang di tengah kepadatan lalu lintas.
“Di Kilometer 3 sampai sekolah itu ditutup antrean. Anak-anak yang biasanya langsung masuk gerbang sekarang harus memutar,” ujar Alfin saat rapat bersama dengan Pemkot Bontang, Jumat (28/8/2026).
Keluhan tersebut, kata dia, bukan hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah guru juga menghubunginya untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Alfin mengaku menerima laporan mengenai kecelakaan yang terjadi di sekitar kawasan tersebut.
“Guru-guru saya menelepon karena saya alumninya. Adik-adik kelas saya sudah beberapa kali mengalami kecelakaan, ada yang patah kaki dan tangan,” katanya.
Alfin mempertanyakan bagaimana antrean BBM bisa sampai menggeser akses pendidikan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan penanganan antrean belum dilakukan secara menyeluruh.
Bagi dia, persoalan distribusi Pertalite seharusnya dibarengi dengan pengaturan kendaraan di lapangan. Jika pasokan datang terlambat dan kendaraan menumpuk, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan antrean tidak mengambil badan jalan secara berlebihan.
“Jangan sampai anak-anak sekolah yang harus mengalah karena antrean BBM. Hal seperti ini harusnya menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Alfin juga menyinggung ketidakhadiran OPD teknis dalam agenda pembahasan persoalan antrean. Menurutnya, rapat koordinasi akan kehilangan fungsi apabila pihak yang memiliki kewenangan tidak hadir.
Ia meminta Dishub dan OPD terkait segera menyusun langkah penanganan. Pengaturan titik antre, rekayasa lalu lintas, serta pengawasan terhadap kendaraan yang berhenti di badan jalan dinilai perlu dilakukan.
“Kalau masyarakat sudah teriak-teriak, pemerintah harus hadir. Jangan sampai persoalan ini membuat semua sektor ikut terdampak,” pungkas Alfin.
[ayu|anl|adv dprd btg]