Infokaltim.id, Samarinda– Isu terkait potensi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan di daerah tetap berjalan stabil.
Firnadi mengungkapkan, sekitar 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim saat ini sudah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari total APBD Rp20 triliun, tidak kurang Rp10 triliun berasal dari kontribusi daerah sendiri.
Capaian tersebut dinilai sebagai bukti bahwa Kaltim memiliki kemampuan fiskal yang cukup kuat.
“Jika ada penurunan transfer pusat, kita masih bisa menutupinya melalui PAD. Artinya, ketergantungan kita terhadap pusat sudah mulai berkurang. Inilah yang harus terus diperkuat,” tegas Firnadi.
Menurutnya, Kaltim memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam serta potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan.
Peningkatan PAD bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat, tetapi juga sebagai jaminan agar layanan publik.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastrukturtetap berjalan tanpa hambatan.
Ia menilai strategi memperbesar kontribusi PAD adalah fondasi utama dalam menjaga kemandirian fiskal.
Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inovatif, Kaltim diyakini mampu menjalankan berbagai program prioritas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, pendapatan daerah bisa terus meningkat sehingga pembangunan di Kaltim tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan fiskal pusat. Dengan begitu, program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa berjalan efektif,” lanjutnya.
Firnadi optimistis, jika langkah penguatan PAD ini konsisten dijalankan, Kaltim bukan hanya mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam menghadapi dinamika keuangan nasional.