Infokaltim.id, Bontang– Fraksi Gerindra DPRD Bontang menyoroti masih besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meski realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 tergolong tinggi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai harus menjadi fokus utama pemerintah ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra terlebih dahulu memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut sejak 2014.
Menurut Sem Nalpa, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Namun demikian, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah jarak yang cukup lebar antara PAD dengan pendapatan transfer.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 98,49 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka tersebut menunjukkan kinerja pendapatan yang baik. Akan tetapi, dominasi dana transfer masih menjadi tantangan bagi kemandirian fiskal daerah.
“Pemerintah harus terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat ditekan,” ujar Sem Nalpa.
Fraksi Gerindra juga meminta evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan kekayaan daerah yang berpotensi menjadi sumber PAD.
Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi perhatian. Sem Nalpa menegaskan bahwa seluruh BUMD perlu dievaluasi berdasarkan kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah harus mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, Gerindra juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik dan sistem pembayaran daerah. Digitalisasi diyakini dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan efisiensi penerimaan daerah.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra mencatat realisasi belanja daerah mencapai 93,01 persen. Anggaran yang tersedia diharapkan semakin diarahkan pada program-program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga Bontang.
Sementara itu, keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen juga menjadi sorotan. Fraksi Gerindra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal.
Menutup pandangannya, Sem Nalpa menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tujuannya agar setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang.
[ayu|anl|adv]