Infokaltim.id, Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang menyoroti sejumlah capaian dan kekurangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Selain meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), PKB juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Di hadapan jajaran Pemerintah Kota Bontang dan pimpinan DPRD, Bonnie terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkot Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 kali berturut-turut.
Meski demikian, menurut PKB, keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi harus menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Bonnie.
Dalam laporan yang disampaikan pemerintah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,84 triliun atau 98,49 persen dari target Rp2,89 triliun. Sementara PAD berhasil melampaui target dengan capaian Rp400,47 miliar atau 104,07 persen.
Namun PKB menyoroti realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 95,19 persen dari target Rp221,5 miliar. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan penyebab belum tercapainya target tersebut sekaligus menyiapkan strategi peningkatan penerimaan daerah yang tetap berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, PKB juga memberi perhatian terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau kontribusi BUMD yang hanya terealisasi Rp4,30 miliar dari target Rp4,45 miliar.
“Perlu evaluasi terhadap kinerja BUMD agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar bagi PAD Kota Bontang,” tegasnya.
Di sektor belanja daerah, PKB menilai masih terdapat sejumlah program yang perlu dievaluasi. Salah satunya belanja tanah yang hanya terealisasi 62,10 persen dari anggaran Rp50,23 miliar.
Fraksi juga menyoroti belanja peralatan dan mesin yang realisasinya baru mencapai 60,85 persen. Menurut PKB, setiap pengadaan harus mengedepankan kebutuhan dan manfaat yang jelas bagi pelayanan masyarakat.
Sementara itu, belanja bantuan sosial yang mencapai 88,57 persen juga menjadi perhatian. PKB meminta pemerintah memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kendati memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Raperda P2APBD 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya. PKB berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat pembangunan Kota Bontang di masa mendatang.
[ayu|anl|adv]