Ketua KNPI PPU, Sulthan (belakang, baju biru) saat menghadiri diskusi yang diselenggarankan oleh KSP
Infokaltim.id, PPU- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Penajam Paser Utara (PPU) turut serta hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Penajam pada Rabu, 16/06/2021.
Ketika diberi kesempatan untuk berbicara dalam kegiatan tersebut, Ketua KNPI PPU, Sulthan, menyampaikan, bahwa secara garis besar, mewakili selaku masyarakat PPU merasa bangga daerah bahwa daerah PPU ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Ibu Kota Negara.
Namun, kehadiran KSP dan pertemuan dengan elemen masyarakat dari berbagai elemen ini, hendaknya bukan hanya mendengarkan aspirasi, tapi juga mempertimbangkan bahkan diakomodir.
“Apa yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat adalah hal-hal yang dipandang cukup penting dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN”, ungkap lanjut Sulthan.
Selain itu, Sulthan juga mengkritisi pemerintah pusat, sebab beberapa waktu lalu ramai pembahasan mengenai Badan Otorita IKN (BOI). pihaknya sangat menyangkan, dari nama-nama yang muncul di Jakarta, tidak satu pun ada nama tokoh lokal, baik dari Penajam atau Kalimantan Timur. Ini tentu sangat kami disayangkan dan perlu dipertimbangkan kembali agar tokoh lokal bisa ikut serta masuk dalam Badan Otorita IKN.
Kehadiran tokoh lokal dalam BOI ini sangat berdampak dalam suksesi pemindahan IKN. jika ada perwakilan dari tokoh-tokoh PPU menjadi salah satu bagian dari BOI. Keberadaan tokoh lokal bakal mampu mengakselerasi dan menselaraskan antara kepentingan serta aspirasi daerah dengan kepentingan nasional.
“Salah satunya adalah menetralisir kepentingan dan menghindari riak-riak konflik sosial pun tentu akan lebih mudah diatasi”, tegas Sulthan
[IRW | SDH]
Info Terbaru
- BPS Catat Angka Inflasi di Kaltim pada September 2024 Sebesar 2,16 Persen, Berau Tercatat Daerah yang Tertinggi Capai 3,34 Persen
- Sebanyak 8 Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dari Dapil Kaltim Resmi Dilantik
- Sekretariat DPRD Bontang Tunggu SK Pimpinan Definif, Proses Pembahasan APBD Terhambat
- Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Sekretaris DPRD Bacakan Ikrar
- UHC Kukar Tercatat 103,57 persen atau 816.220 jiwa, Pastikan Kesehatan Masyarakat Terjamin Sepenuhnya Lewat Program JKN-KIS