Infokaltim.id, Tenggarong– Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) HM Jamhari mendesak pemerintah daerah memperbaiki sistem penyaluran bantuan dalam program Kukar Idaman agar berbasis data dan terukur.
Ia menilai banyak bantuan yang disalurkan selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima.
“Yang kita butuhkan bukan cuma soal bantuan, tapi sistem yang terukur dan berbasis data,” tegas Jamhari dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis belum lama ini.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya proses verifikasi sebelum bantuan diberikan. Akibatnya, banyak barang yang disalurkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Loa Kulu-Loa Janan ini mencontohkan, bantuan seperti mesin pertanian maupun perahu sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan ada yang dijual kembali oleh penerima.
“Pemerintah harus menyalurkan dengan sistem kesesuaian antara jenis bantuan dengan kondisi lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan kelompok masyarakat dalam proses pendataan penerima bantuan.
Melalui sistem berbasis data, kata dia, pemerintah dapat memetakan kebutuhan secara lebih spesifik serta menghindari tumpang tindih program.
“Kalau sistemnya benar, dampak bantuan akan jauh lebih besar, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
[Rfr|anl|Adv DPRD Kukar]