Infokaltim.id, Samarinda– Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) HM Jauhar Effendi ikut rapat koordinasi bersama Menkes Budi Gunadi bahas monitoring pelaksanaan vaksinasi dan perkembangan Covid-19 di Kaltim.
Kaltim termasuk provinsi dengan angka penyebaran Covid-19 terbilang cukup tinggi, berdasarkan data Gugus Tugas Pemrov Kaltim 14 Februari 2021, bahwa angka yang terkonfrimasi positif Covid-19 sebanyak 49.172, sedang dalam perawatan 8.257, sembuh 39.744 dan meninggal sebanyak 1.171 jiwa, bahkan prioritas vaksinasi dari Kemenkes RI tercatat sebanyak 25.520 vaksin tahap pertama.
Sementara Vaksin yang bakal distribusikan untuk Kaltim, kata Jauhar bahwa vaksinasi tahap kedua posisi masih 40 persen lebih. Seluruh aparat terus bergerak untuk meningkatkan capaian yang lebih baik dengan upaya menekan angka penyebaran Covid-19.
“berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan posisi Kaltim untuk vaksinasi tahap pertama 82,14 persen tapi kalau secaraa riil 92,01 persen. Tadi posisi kita ranking ketujuh secara nasional. Artinya cukup bagus,” kata Jauhar. Saat mengikuti rapat secara daring di Ruang Tepian, Lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajamada, Senin (15/2/2021)
Jika dilihat laporan provinsi lain, Kaltim dalam posisi penekanan angka penyebaran Covid-19 di bawah 40 persen. Namun Jauhari sebut ikhtiyar memutuskan mata rantai Covid-19 terus dilakukan.
Rapat rutin ini dipimpin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi Wakil Menteri Dante Saksono Harbuwono. Dalam arahannya, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan prioritas distribusi vaksin tahap kedua diberikan kepada daerah yang prevalensi atau tingkat penularan yang sangat tinggi, dan prioritas berdasarkan pencapaian vaksinasi tenaga kesehatan (nakes).
“Rencana distribusi vaksin tahap kedua sejumlah 38 juta orang diprioritaskan kepada lansia 21 juta orang dan petugas publik 17 juta orang. Vaksinasi dilakukan berbasis faskes, berbasis institusi, massal di tempat dan massal bergerak. Mulai minggu ini juga, selain vaksinasi dimulai 3T secara agresif didukung TNI, Polri dan jajaran kesehatan melalui Puskesmas sebagai titik utama layanan. Sebagai program pendampingnya vaksinasi,” jelas mantan Wakil Menteri BUMN ini.
[SDH]
