Infokaltim.id, Bontang – Pelayanan pemerintahan di Berbas Pantai masih berlangsung di bangunan sewaan. Kondisi tersebut mendorong DPRD Bontang meminta pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai diprioritaskan dalam program pembangunan 2027.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan, kebutuhan kantor kelurahan permanen sudah tergolong mendesak. Selain berkaitan dengan fasilitas kerja aparatur, keberadaan gedung sendiri dinilai penting untuk menunjang pelayanan administrasi masyarakat.
“Kantor Kelurahan Berbas Pantai juga sangat-sangat prioritas. Sampai hari ini mungkin hanya Kantor Kelurahan Berbas Pantai yang belum ada,” kata Sahib, Sabtu (15/8/2026)
Menurut dia, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, dukungan fasilitas kerja yang memadai menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
Sahib menyebut, penggunaan bangunan sewaan selama ini menunjukkan kebutuhan akan gedung permanen belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah dinilai perlu memiliki solusi jangka panjang agar operasional kelurahan tidak terus bergantung pada fasilitas yang bukan milik daerah.
Komisi C DPRD Bontang pun mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai dapat direalisasikan pada 2027.
“Kami dari Komisi C menyampaikan ke PUPR bahwa kedua proyek ini harus berjalan di tahun depan,” ujarnya.
Meski demikian, Sahib menyadari pembangunan kantor kelurahan harus berhadapan dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Proyeksi kondisi keuangan Bontang pada 2027 membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan proyek yang akan dibiayai.
Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terabaikan. Jika harus menyusun skala prioritas, proyek yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu.
Sahib berharap kemampuan anggaran daerah nantinya memungkinkan pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai berjalan bersamaan dengan proyek prioritas lainnya, termasuk perbaikan trotoar Bontang Kuala.
“Kita berharap uang cukup sehingga dua-duanya bisa dilaksanakan. Karena memang sama-sama skala prioritas,” pungkasnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari pengawasan DPRD Bontang terhadap penyusunan program pembangunan 2027. Legislator berharap keterbatasan fiskal tidak membuat kebutuhan fasilitas pemerintahan yang sudah lama dinantikan masyarakat kembali tertunda.
Namun, pelaksanaan proyek tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal Bontang pada 2027 diperkirakan menghadapi tekanan sehingga pemerintah perlu menentukan program berdasarkan tingkat urgensi.
DPRD berharap perbaikan trotoar Bontang Kuala tetap dapat direalisasikan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. “Karena memang sama-sama skala prioritas,” pungkas Sahib.
[ayu|anl|adv dprd btg]