Infokaltim.id, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, ungkap keprihatinan pada penurunan APBD di 10 kabupaten/kota.
Salah satu daerah yang paling berdampak atas pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Diketahui bahwa APBD Kutim tahun 2026 diproyeksikan turun drastis menjadi Rp 5,7 triliun, merosot hampir setengah dari APBD 2025 yang berada di angka Rp 9,8 triliun.
Penurunan ini menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian program dan melakukan efisiensi belanja secara menyeluruh.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Syarifatul menilai keterlibatan sektor swasta, terutama perusahaan tambang besar seperti Kaltim Prima Coal (KPC) menjadi penting.
Ia menegaskan bahwa penyaluran CSR tidak boleh hanya difokuskan pada wilayah lingkar tambang saja, melainkan perlu diperluas ke daerah-daerah yang membutuhkan dukungan pembangunan.
“Kutim ini besar, dan tambangnya juga besar. Saya berharap perusahaan tidak hanya mengalirkan CSR pada wilayah di sekitar tambang” kata Syarifatul.
“Tetapi juga untuk daerah-daerah yang tertinggal agar kolaborasi antara pemerintah dan swasta benar-benar terasa,” tegasnya.
Syarifatul mengingatkan agar pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremoni yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, anggaran sebaiknya dialihkan untuk belanja modal yang lebih produktif, khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat.
Dia juga menyoroti salah satu proyek strategis yang perlu segera diselesaikan, yakni pembangunan Jembatan Nibung, yang menjadi penghubung penting antara Kutai Timur dan Berau.
“Yang menjadi perhatian saya ialah penyelesaian Jembatan Nibung. Jembatan ini sangat vital sebagai akses penghubung Kutim dan Berau. Saya berharap pembangunan dapat diselesaikan secepatnya,” ujarnya penuh harap.
[anr|anl|ads dprd kaltim]