Infokaltim.id, Samarinda- Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina, Kecamatan Maratua wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Karena, Kepulauan Maratua dengan gugusan lainnya memiliki pilihan yang kuat, khususnya sektor pariwisata.
“Standar Operasional Prosedur atau SOPnya dan standar mutu pelayanannya juga wajib diperhatikan,” tegas Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni usai Rapat Asistensi Laporan dan Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Triwulan III TA 2023, yang dilaksanakan Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah (PPOD) Setda Prov Kaltim, di Pratasaba Hall Maratua Pratasaba Resort, Kabupaten Berau, Jum’at 6 Oktober 2023.
Karena, SPM maupun SOP yang dilaksanakan untuk mendukung keselamatan pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kepulauan Maratua.
Misalnya, bagaimana standar keselamatannya harus diterapkan dengan baik. Sehingga wisatawan nyaman dan tenang berkegiatan di obyek wisata yang dikunjungi.
“Ketika di air misalnya. Mereka bisa tenang berenang atau menyelam. Karena itu, ini bisa menjadi standar usaha kepariwisataan yang wajib dilaksanakan, khususnya di Kepulauan Maratua,” tegasnya.
Bagaimana standar yang dimaksud. Seperti menyelam, standarnya bagaimana. Pemandunya harus bersertifikasi. Artinya, meski Maratua kepulauan terluar, tetapi juga wajib memiliki pelayanan standarnya harus setara.
Karena itu, dari sisi kesehatan, pendidikan, rumah layak huni, infrastruktur wajib diasistensi.
Tidak kalah pentingnya menjadi perhatian di Maratua, bagaimana menginput datanya. Diantaranya, berapa sekolah yang sudah dibangun. Misalnya, bangunan SMA atau pun SMK.
“Jika, semua itu telah terjamin dan terdata. Maka, secara otomatis, pelayanan kepada pengunjung atau wisatawan di Maratua akan lebih baik ke depan,” jelasnya.
[Hms|Ard]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
