Infokaltim.id, Samarinda– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan problematika penggajian dan aturan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) masih menyisakan banyak persoalan yang belum tuntas, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan daerah menghadapi perubahan kebijakan pendidikan nasional.
Sri Puji menyampaikan bahwa pernyataan dari Menteri beberapa hari lalu menunjukkan isu ini berskala nasional, khususnya terkait ketersediaan guru.
Sri Puji menegaskan pihaknya menilai Samarinda sebenarnya tidak kekurangan guru secara kuantitas, tetapi ada kekurangan pada guru-guru mata pelajaran (mapel) khusus seperti bahasa Inggris yang diperkirakan akan menjadi kurikulum wajib pada 2027.
“Dan kebutuhan guru wali kelas yang mengampu banyak mata pelajaran untuk kelas rendah juga menjadi titik perhatian karena peran tersebut berbeda dengan guru mata pelajaran khusus seperti matematika atau bahasa Inggris,” ungkap Puji.
Sri Puji meminta agar Disdikbud dan pemangku kebijakan daerah memperjelas mekanisme pengangkatan, penggajian, dan penempatan guru, termasuk skema P3K paruh waktu dan penuh waktu.
“Agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga pendidik,” pintanya.
Selain itu, Puji menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait juknis SPMB PAUD, SD, dan SMP, sekaligus membuka konsultasi untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan di tingkat kota.
“Harapan agar langkah-langkah remedial segera dirumuskan sehingga masalah guru honorer dan P3K tidak mengganggu proses rekrutmen murid baru dan kualitas pembelajaran di Samarinda,” tutupnya.
[ary|anl|adv]