Infokaltim.id, Samarinda – Ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran Kota Samarinda terus menjadi sorotan legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa asas keadilan dalam distribusi anggaran infrastruktur sekolah belum benar-benar terwujud, dan hal ini harus segera dibenahi demi pemerataan kualitas pendidikan.
Novan mengakui bahwa dapilnya sendiri di wilayah Samarinda Ulu relatif lebih terfasilitasi dengan baik. Namun ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah-sekolah di daerah pinggiran seperti Palaran, Pampang, dan wilayah dalam lainnya yang masih jauh tertinggal dalam hal sarana dan prasarana.
“Kawan-kawan yang di dapil lain juga mengakui bahwasannya belum rata dalam proses ini. Itu baru bicara dari fisik, belum lagi dari tenaga pengajar. Masih banyak sekolah, misalnya yang di daerah-daerah dalam sana itu,” kata Novan Syahronny.
Menurutnya, ketimpangan yang terjadi akan berdampak langsung pada pola pikir orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka. Ketika ada perbedaan fasilitas yang mencolok antara sekolah di tengah kota dan pinggiran, orang tua secara alami akan memilih sekolah yang lebih baik fasilitasnya, akibatnya terjadi penumpukan siswa di beberapa sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan murid.
“Wajar saja orang tua berpikir, ‘Wah, di sini lebih bagus.’ Karena mereka pasti ingin yang terbaik buat anak-anak mereka. Inilah yang saya katakan tadi penting kita betul-betul melakukan pemerataan. Asas keadilan terhadap wilayah-wilayah ini penting,” tegasnya.
Novan juga menyoroti fakta bahwa tahun lalu masih ada beberapa sekolah yang kelebihan bangku karena kurangnya siswa yang mendaftar. Kondisi ini menunjukkan pemetaan distribusi siswa belum berjalan optimal, dan dinas harus lebih aktif mengarahkan orang tua agar mau memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kapasitas kosong.
Menjelang SPMB 2026, Novan mengingatkan pemerintah untuk benar-benar menyiapkan diri menghadapi sekitar 13.000 calon siswa yang akan masuk ke jenjang SMP dan tersebar di 10 kecamatan. Ia mendorong agar rapat pemetaan per segmen segera dilakukan, terpisah antara jenjang SD dan SMP, agar solusi yang dihasilkan lebih spesifik dan tepat sasaran.
“Kita akan menyongsong 13.000 orang yang akan masuk ke SMP. Otomatis ini akan tersebar dari 10 kecamatan. Betul-betul harus kita siapkan. Hari ini kita banyak memfokuskan diri ke wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah-wilayah pinggiran masih banyak akses yang belum terpenuhi. Hal ini harus diseimbangkan,” pungkasnya.
[ary|anl|ads]