Infokaltim.id, Penajam- Sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Kantor IKN Kamis, (01/10/2026).
Dalam rapat tersebut membahas tindak lanjut penertiban aktivitas ilegal di kawasan di Bukit Tengkorak, konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang belakangan ini menjadi perhatian berbagai pihak.
Aktivitas ilegal seperti berkebun, membangun pondok hingga melakukan penebagan pohon secara ilegal di kawasan Bukit Suharto jalan poros Balikpapan-Samarinda.
Rapat koordinasi tindak lanjut penertiban sejumlah kawasan itu langsung dipimpin Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait.
Salah satunya dari unsur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan PPU, Hadi Saputro.
Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada tindak lanjut hasil penertiban di Bukit Tengkorak yang berada dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto.
Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan langkah penanganan dapat dilaksanakan secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing.
Kawasan Tahura Bukit Soeharto memiliki fungsi penting sebagai kawasan konservasi sehingga pengelolaannya membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Karena itu, hasil penertiban perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang terkoordinasi guna menjaga kelestarian kawasan sekaligus mendukung penegakan ketentuan terhadap aktivitas ilegal
Kehadiran Pemerintah Kabupaten PPU melalui Asisten II Hadi Saputro menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung koordinasi bersama Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.
Hadi Saputro menyampaikan dukungannya terhadap langkah penertiban dan penanganan aktivitas ilegal di kawasan Bukit Tengkorak. Karena bagi dia upaya ini perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh instansi yang memiliki kewenangan, sehingga penanganan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Diharapkan tercipta kesamaan langkah dan tindak lanjut yang jelas dalam penanganan kawasan Bukit Tengkorak, sehingga upaya menjaga kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Hadi juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten PPU, Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, aparat penegak hukum, serta instansi teknis terkait.
Koordinasi tersebut diperlukan terutama dalam memastikan tindak lanjut pascapenertiban, termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pengawasan terhadap kawasan konservasi.
“Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara siap mendukung langkah-langkah yang telah disepakati bersama. Yang terpenting adalah adanya koordinasi dan kesamaan langkah antarinstansi, sehingga penanganan kawasan ini dapat dilakukan secara terarah, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Hadi.
Dia menambahkan bahwa aspek masyarakat dan kondisi sosial di sekitar kawasan juga perlu menjadi perhatian dalam setiap langkah penanganan. Pendekatan yang terkoordinasi diharapkan dapat mendukung upaya menjaga fungsi kawasan konservasi sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Adapun peserta yang hadir dalam rapat tersebut antara lain. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Dirkrimum Kombes Pol. Jamaluddin Farti, dan Dirkrimsus Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas.
[ihf|anl|adv kmf ppu]