Infokaltim.id, Tenggarong– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kutai Kartanegara (Kukar), bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar menggelar Workshop dan Pendampingan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Lanjutan bagi Desa/Kelurahan, di buka secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto,bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu 28 Februari 2024.
Kegiatan tersebut melibatkan 122 orang perangkat desa/ kelurahan se-Kabupaten Kukar, workshop tersebut bertujuan agar setiap kegiatan data statistik yang berada di Desa dan Kelurahan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari BPS.
Kadis Kominfo Dafip Haryanto mengatakan, Penyediaan data yang akurat dapat dimulai dari desa. Desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Desa tidak dianggap lagi sebagai objek, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan.
“Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk mendukung upaya pembangunan desa diperlukan penyediaan data yang akurat dan mutakhir mulai dari tingkat desa,” ujarnya.
Dafif menjelasakan bahwa kegiatan itu juga sebagai bentuk memberikan pemahaman pengelolaan data dan statistik yang terdapat di desa dapat dikelola dengan standar.
“Penggunaan dan pemanfaatan data statistik yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat desa mengenai pentingnya data statistik,” terang Dafif.
Dafip Haryanto berharap dalam workshop ini perlunya mensosialisasikan program pusat “Desa Cantik”. Program Desa Cantik hadir guna mewujudkan pembinaan statistik sektoral di tingkat kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif.
“Desa Cantik ini merupakan program percepatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki kelurahan, salah satunya dalam rangka pengentasan kemiskinan,sehingga program pembangunan di kelurahan dapat berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara, Kepala BPS Kukar Nur Wahid menyampaikan, harapannya output dari kegiatan workshop ini akan menghasilkan data dan informasi yang kredibel serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Seluruh kegiatan statistik, baik itu survei, sensus, ataupun kompilasi produk administrasi yang diselenggarakan tingkat Kelurahan dan Desa , wajib terlebih dahulu melakukan permohonan rekomendasi ke BPS untuk dilakukan pemeriksaan dari sisi metodologi dan kelayakan kegiatan,” ujarnya.
“Kami harapkan seluruh kegiatan statistik di Desa /kelurahan wajib diajukan dahulu ke BPS selaku pembina urusan statistik, lalu pengajuan tersebut akan diperiksa secara berjenjang hingga akhirnya akan mendapatkan surat rekomendasi kelayakan pelaksanaan kegiatan yang dikeluarkan BPS, sehingga hasilnya akan lebih valid,” tuturnya.
[Anl|ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
