Selasa, Juli 21, 2026
BerandaBeritaPerlindungan Anak di Kaltim Dinilai Masih Lemah, DPRD Dorong Penyusunan Roadmap Terpadu

Perlindungan Anak di Kaltim Dinilai Masih Lemah, DPRD Dorong Penyusunan Roadmap Terpadu

Infokaltim.id, Samarinda– DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif dalam upaya memperkuat perlindungan anak di provinsi tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai arah kebijakan saat ini belum cukup jelas dan berpotensi membuat berbagai program terkait anak berjalan tidak terkoordinasi.

“Kita butuh panduan yang terukur dan menyeluruh. Tanpa roadmap, sulit mengevaluasi sejauh mana perlindungan anak benar-benar berjalan,” kata Agusriansyah.

Menurutnya, kesenjangan pencapaian status Provinsi Layak Anak masih terasa di sejumlah daerah.

Mahakam Ulu bahkan menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltim yang belum meraih predikat tersebut, menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam komitmen dan kesiapan infrastruktur perlindungan anak di daerah.

Agusriansyah menekankan perlunya sinergi antarinstansi, tidak hanya mengandalkan satu dinas.

“DP3A, KPAD, Dinsos, BKKBN, hingga sektor swasta harus bersatu dalam kerangka kebijakan yang jelas,” tegas politisi PKS tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa isu perlindungan anak tak bisa dilihat sebagai urusan teknis semata, melainkan menyangkut fondasi pembangunan jangka panjang.

Koordinasi antar-lembaga yang solid dan sistemik dinilainya sangat penting untuk menggantikan pendekatan sektoral yang selama ini belum efektif.

Data Simfoni PPA 2024 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kaltim, dengan Samarinda sebagai kota dengan laporan tertinggi.

Fakta ini menjadi alarm bahwa pendekatan perlindungan saat ini belum menyentuh akar masalah sosial yang dihadapi anak-anak.

“Kita perlu sistem yang bukan hanya reaktif, tapi juga responsif dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Agusriansyah menegaskan bahwa hasil RDP tidak boleh berhenti sebatas wacana, melainkan harus segera diikuti dengan aksi nyata.

Dia mendorong penyusunan roadmap yang konkret, penyempurnaan regulasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Kita semua pemerintah, keluarga, komunitas, hingga pelaku usaha perlu bergerak bersama menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan ramah bagi anak-anak,” pungkasnya.

RELATED ARTICLES

Most Popular