Infokaltim.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik seiring upaya mengubah status hukum Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat manajemen dan meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menekankan bahwa perubahan ini lebih dari sekadar penyesuaian regulasi.
Transformasi tersebut diyakini sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalitas dan mempercepat kinerja bisnis daerah.
“Kami berharap perubahan menjadi Perseroda bisa menjadi pengungkit untuk meningkatkan efektivitas kerja dan tata kelola yang lebih baik,” ujar Firnadi, Sabtu (29/11/2025).
Meski proses perubahan hukum masih berlangsung, Firnadi memastikan aktivitas usaha entitas yang menjadi Perseroda tidak terganggu.
Hal ini berlaku bagi Migas Bumi Samudera (MBS) maupun Migas Mandiri Pratama (MMP), yang tetap menjalankan operasional mereka secara normal.
Firnadi menambahkan, MMP masih menuntaskan sejumlah Proyek Strategis (PS) yang telah berjalan, sementara MBS aktif memperluas jaringan kerja sama di sektor bongkar muat dan kepelabuhanan.
Menurutnya, perubahan status ini harus menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang modern, efisien, dan berorientasi pada hasil.
DPRD Kaltim juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar transformasi memberikan dampak nyata terhadap kinerja BUMD.
“Dengan pengawasan yang baik, kami ingin memastikan transformasi ini menghadirkan profesionalitas serta keberlanjutan bisnis yang lebih optimal bagi Kaltim,” jelas Firnadi.
Meskipun masih dalam tahap penyesuaian regulasi, Perseroda dipandang memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah.
Firnadi berharap langkah ini dapat memperkuat kontribusi BUMD dalam pembangunan dan menjawab dinamika ekonomi serta kebutuhan investasi di Kaltim.
“Transformasi ini membuat Perseroda tetap berfungsi strategis sekaligus siap bersaing di era bisnis yang semakin kompetitif,” tutupnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]