Infokaltim.id, Samarinda — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pentingnya peran PKS dalam mendukung pembangunan daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKS Kaltim yang digelar di Aula Graha Keadilan Sejahtera, Jalan M. Yamin, Samarinda, Minggu (24/08/2025).
Dalam sambutannya, Ardiansyah memaparkan potensi dan kontribusi Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pembangunan nasional.
Ia menyebut, dengan luas wilayah 127.346 km² dan jumlah penduduk sekitar 4,1 juta jiwa pada akhir 2024, Kaltim merupakan salah satu provinsi yang paling kaya sumber daya alam.
“Dari dulu Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar bagi negara, mulai dari hasil hutan, minyak dan gas, hingga batu bara. Kini sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar,” jelasnya.
Ardiansyah juga menyoroti posisi strategis Kaltim dalam konteks ekonomi regional.
Beberapa kawasan ekonomi khusus telah berkembang, di antaranya Kawasan Ekonomi Kariangau di Balikpapan, Kawasan Ekonomi Maloy di Kutai Timur, hingga kawasan industri kimia berbasis gasifikasi batu bara yang direncanakan memproduksi metanol.
“InsyaAllah ada investasi sekitar Rp40 triliun di Kutai Timur dari proyek metanol hasil gasifikasi batu bara. Ini menjadi bukti Kaltim tetap menjadi magnet investasi nasional,” ungkapnya.
Selain itu, Ardiansyah menegaskan dukungannya atas penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Menurutnya, keputusan Presiden menempatkan pusat pemerintahan di Kaltim adalah langkah tepat yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.
“Sejak lama Kaltim identik dengan nusantara. Dengan adanya IKN, kita yakin akan hadir proyek-proyek nasional berskala besar yang menjadi kebanggaan bersama,” katanya.
Meski demikian, Ardiansyah mengingatkan masih adanya persoalan mendasar, terutama ketertinggalan di sektor infrastruktur.
Dia juga menyoroti kondisi jalan nasional, akses penghubung antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur digital yang dinilai masih belum merata.
“Banyak daerah di Kaltim, seperti di Kutai Timur, Berau, hingga Mahulu, masih terkendala akses jalan. Padahal seharusnya ini menjadi tanggung jawab nasional. Karena itu kita butuh percepatan pembangunan,” ujarnya.
Dalam konteks politik, Ardiansyah menegaskan bahwa PKS Kaltim harus mengambil peran aktif dan strategis.
Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan legislatif, partai politik lain, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pondok pesantren, hingga kalangan pendidikan.
“PKS Kaltim harus menjadi sahabat rakyat dan solusi bagi masyarakat. Muswil ini adalah momentum untuk konsolidasi, memperkuat struktur, komitmen, sekaligus menyapa rakyat,” tegasnya.
Ardiansyah juga menyebut, sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder sangat diperlukan dalam pembangunan Kaltim.
Ia mencontohkan di tingkat daerah, PKS telah membangun koalisi dengan sejumlah partai, baik di Kutai Timur maupun di DPRD Kaltim.
“Alhamdulillah, hari ini Muswil juga dihadiri perwakilan partai politik seperti Golkar, NasDem, Gerindra, hingga Partai Buruh. Ini menandakan semangat kebersamaan dalam membangun daerah,” pungkasnya.
[anr|anl]