Minggu, Juli 19, 2026
BerandaBeritaPolemik Pembangunan TPU di Samarinda, Ketua Komisi I Ingatkan Pentingnya Dukungan Warga

Polemik Pembangunan TPU di Samarinda, Ketua Komisi I Ingatkan Pentingnya Dukungan Warga

Infokaltim.id, Samarinda- Rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun tempat pemakaman umum (TPU) di sejumlah wilayah hingga kini masih menemui hambatan.

Penolakan dari sebagian warga menjadi faktor utama yang membuat penyediaan lahan pemakaman belum bisa berjalan mulus.

Padahal, kebutuhan TPU dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk kota.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa keberhasilan program penyediaan TPU sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

Ia mengingatkan, pemerintah tidak mungkin mampu mewujudkan fasilitas publik tersebut tanpa adanya dukungan warga.

“Kalau terus ada penolakan, otomatis pemerintah kesulitan mencari lokasi alternatif. Padahal kebutuhan TPU tidak bisa ditunda, karena cepat atau lambat akan dibutuhkan semua orang,” ujar Samri pada Minggu (14/9/2025).

Salah satu opsi yang saat ini tengah dipertimbangkan, lanjutnya, adalah hibah lahan dari PT Bukit Baiduri Estate (BBE).

Perusahaan tersebut berencana menyerahkan sekitar empat hektare tanah di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, untuk dijadikan area pemakaman.

Menurut Samri, langkah BBE tersebut merupakan peluang besar yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah kota.

Dirinya menekankan pentingnya mempercepat proses legalisasi agar status tanah bisa resmi tercatat sebagai aset daerah.

Dengan demikian, pengelolaan TPU dapat berjalan terencana serta menghindarkan munculnya persoalan hukum maupun penolakan di masa depan.

“Perusahaan sudah menunjukkan itikad baik dengan menyiapkan lahan hibah. Tinggal bagaimana pemerintah bersama masyarakat dapat mengawal proses ini agar berjalan lancar,” jelas legislator PKS itu.

Samri menambahkan, keberadaan TPU merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya universal.

Karena itu, ia mengimbau warga untuk tidak memperbesar polemik yang justru bisa merugikan kepentingan bersama.

“Ini bukan soal kepentingan kelompok tertentu, melainkan fasilitas publik yang akan dipakai semua orang. Jangan sampai kebutuhan mendasar ini terhambat hanya karena kurangnya dukungan,” pungkasnya.

[anr|anl|adv]

RELATED ARTICLES

Most Popular