Infokaltim.id, Samarinda- Rencana efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat masih menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengaku hingga kini pihaknya belum menerima kepastian mengenai besaran pemotongan yang akan dialokasikan untuk daerah.
Menurut informasi yang berkembang, pemangkasan tersebut disebut-sebut bisa mencapai 50 hingga 75 persen dari anggaran yang semula direncanakan.
Reza menilai, jika angka tersebut benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kekuatan fiskal daerah.
“Komisi III baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR-PERA. Kami ingin memastikan program strategis apa saja yang tetap bisa dijalankan tahun depan,” ujar Reza.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah pusat.
“Kita belum tahu persis, apakah pemotongannya 50 persen atau bahkan sampai 75 persen. Informasi finalnya belum kami terima,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Reza mengingatkan, potongan anggaran dalam skala besar tidak boleh dianggap sepele.
Efek domino yang ditimbulkan bisa menghambat kelanjutan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kaltim.
“Kalau pemangkasan betul-betul terjadi, maka program pembangunan harus disesuaikan. Kita perlu strategi agar proyek prioritas tetap bisa berjalan meski ruang fiskal daerah menjadi terbatas,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan jalan, jembatan, hingga program perumahan rakyat merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh tertunda.
“Apapun kondisinya, infrastruktur di Kaltim harus terus dibangun. Karena dari situlah akses ekonomi dan pelayanan masyarakat bisa berjalan lebih baik,” pungkas Reza.