Infokaltim.id, Samarinda– Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengambil langkah tegas dengan meninggalkan ruang rapat pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) bersama TAPD, Bappeda, dan BPKAD Kalti.
Aksi walk out itu dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan atas jalannya pembahasan yang menurutnya tidak efisien dan cenderung membuang waktu.
Rapat yang berlangsung di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim ini membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota dewan.
Namun, Abdulloh menilai diskusi berjalan tidak produktif.
“Pembahasan ini terlalu melebar dan tidak ada arah yang jelas. Banyak waktu terbuang tanpa ada keputusan nyata. Saya memilih keluar karena tidak ingin terus terlibat dalam proses yang stagnan,” ujarnya kepada wartawan usai keluar dari ruang rapat.
Tidak hanya meninggalkan forum, politisi Partai Golkar itu juga mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD Kaltim.
Dirinya menilai proses yang berlangsung tidak sebanding dengan tenaga, waktu, dan anggaran negara yang telah dikeluarkan.
“Kita sudah habis waktu dan energi saat pembahasan di Balikpapan. Sekarang malah dipersoalkan lagi hanya karena perbedaan pemahaman soal kamus usulan. Padahal, tanpa kamus pun Pokir tetap bisa dibahas,” tegasnya.
Abdulloh juga menyentil minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, terutama dalam hal permintaan hibah rumah ibadah.
Menurutnya, Pokir seharusnya menjadi wadah utama untuk mewujudkan hasil serap aspirasi masyarakat selama reses.
“Kalau media saja tidak bisa masuk, masyarakat makin sulit tahu apa yang dibahas. Ini mencederai prinsip keterbukaan dan membatasi demokrasi,” kata dia.
Ia menambahkan, lambannya proses penginputan program ke sistem juga menjadi persoalan tersendiri yang menghambat realisasi aspirasi warga.
“Baru sampai tahap input saja sudah ribet. Rakyat tentu menunggu hasil dari aspirasi mereka. Kalau begini terus, kapan terealisasi?” keluhnya.
Dengan mempertimbangkan efektivitas dan komitmen terhadap kepentingan publik, Abdulloh memutuskan untuk tidak melanjutkan keterlibatannya dalam pembahasan Pokir.
“Biarlah rekan-rekan yang melanjutkan. Saya tidak ingin jadi bagian dari proses yang tidak efisien dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung,” pungkasnya.