Infokaltim.id, Samarinda– Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari kualitas sistem politik yang dijalankan sebuah negara.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri forum penguatan demokrasi daerah yang mengangkat tema hubungan antara politik dan kesejahteraan sosial, di Hotel Royal Park, Samarinda.
“Kalau kita bicara soal kesejahteraan, maka politik tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan muncul dari proses politik yang sehat,” kata Sapto.
Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat hanya akan lahir dari sistem politik yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki kompetensi.
Ia juga memperingatkan bahwa sistem politik yang lemah atau disalahgunakan justru bisa menjadi sumber ketimpangan sosial.
Sapto juga menyoroti pentingnya nilai-nilai etika dalam praktik politik. Ia mengungkapkan bahwa politik yang kehilangan etika hanya akan menjelma menjadi alat kekuasaan yang destruktif.
“Kalau kualitas politiknya rendah, jangan berharap kesejahteraan rakyat bisa tercapai,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah pusat agar menyusun kebijakan yang memperkuat literasi politik masyarakat, sejalan dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
Pendidikan politik, menurut Sapto, seharusnya mulai dikenalkan sejak tingkat menengah, yakni SMP dan SMA, bukan hanya di perguruan tinggi.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pengajaran politik tidak boleh berhenti di ranah teori semata.
Harus ada pendekatan praktis agar generasi muda benar-benar memahami peran politik sebagai sarana untuk menciptakan kebaikan bersama, bukan sebagai alat konflik.
“Politik itu netral, seperti pisau. Bisa jadi alat memasak di tangan koki, bisa juga jadi senjata di tangan kriminal. Semua tergantung siapa yang menggunakannya,” ujar Sapto memberi ilustrasi.
Ia juga menilai bahwa pendidikan politik di kampus masih bersifat formal dan minim keterlibatan aktif mahasiswa.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kaltim secara rutin mengadakan program penguatan demokrasi yang melibatkan kalangan kampus agar mahasiswa tidak hanya mengenal politik dari sisi negatifnya saja.
“Selama ini kita lebih sering melihat politik dari sisi konflik, bukan sebagai ruang kolaborasi untuk membangun,” tambahnya.
Sapto berharap generasi muda, terutama generasi Z, mendapatkan bimbingan politik yang tepat dan lingkungan pembelajaran yang positif.
Menurutnya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada anak muda yang paham dan peduli terhadap proses politik.
“Kalau anak muda tidak dibekali pemahaman politik yang benar dan tidak diarahkan oleh mentor yang baik, maka kita sedang menyiapkan krisis politik di masa depan,” pungkasnya.