Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim, Subandi, memberikan penjelasan terkait aksi keluar ruangan yang dilakukan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, dalam rapat Pansus Pokir yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (14/7/2025).
Subandi menegaskan bahwa tindakan Abdulloh tidak bisa dikategorikan sebagai walk out dalam arti formal.
Menurutnya, Abdulloh hanya meminta izin meninggalkan rapat karena alasan pribadi dan bukan sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan yang sedang dibahas.
“Beliau tidak walk out dalam konteks voting atau pengambilan keputusan. Itu hanya izin keluar, dan dalam rapat non-voting, hal seperti ini masih bisa dimaklumi,” jelas Subandi.
Namun, ia juga tak menampik bahwa tindakan tersebut mengandung ekspresi kekecewaan politik atas proses revisi Pokir yang dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan aspirasi masyarakat maupun anggota dewan.
“Masih banyak usulan masyarakat yang belum terakomodasi. Tapi revisi ini justru dimaksudkan untuk menyempurnakan Pokir agar lebih inklusif,” ujar politisi dari PKS tersebut.
Menanggapi pernyataan Abdulloh yang menyatakan akan keluar dari keanggotaan Pansus Pokir, Subandi menyatakan hal itu sebagai hak individu dalam sistem demokrasi.
Ia menilai keputusan tersebut sah dan patut dihormati.
“Setiap anggota punya hak untuk menentukan sikap politiknya. Kalau beliau memilih mundur, itu adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita hargai,” katanya.
Subandi memastikan bahwa proses revisi Pokir akan tetap berlanjut.
Dirinya juga menyebut bahwa kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan telah dicapai secara musyawarah mufakat oleh anggota Pansus yang hadir.
“Tidak ada paksaan dalam pengambilan keputusan. Semua disepakati bersama, sesuai semangat kolektif lembaga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan waktu dalam pelaksanaan APBD Perubahan, yang hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan.
Kondisi ini membuat tidak semua usulan masyarakat dapat langsung ditampung, apalagi jika menyangkut proyek dengan nilai besar yang memerlukan proses lelang cukup lama.
“Kalau waktunya mepet, anggarannya bisa jadi tidak terserap dan malah menjadi Silpa atau masuk Belanja Tidak Terduga. Ini tentu kita hindari,” jelas Subandi.
Subandi mengakui bahwa tekanan dari masyarakat terus berdatangan, dan hal itu membuat sejumlah anggota DPRD merasa tidak nyaman karena tidak mampu sepenuhnya menjawab aspirasi konstituennya.
“Tekanan itu nyata, dan cukup besar. Tapi semua itu bagian dari dinamika yang kita hadapi dalam proses politik,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Subandi menyampaikan penghormatan atas langkah politik yang diambil Abdulloh.
Subandi juga menilai keputusan tersebut merupakan bentuk konsistensi dan tanggung jawab terhadap konstituen.
“Saya tidak menyalahkan beliau. Itu adalah pilihan sikap politik yang menunjukkan komitmen pada masyarakat. Kita hargai itu,” tutupnya.