Infokaltim.id, Samarinda– Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai nilai-nilai Trisakti Bung Karno belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Samarinda, termasuk dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Iswandi menjelaskan Trisakti Bung Karno yang mencakup berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan, seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, penerapan nilai tersebut akan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Jika Trisakti Bung Karno benar-benar diimplementasikan oleh para pemimpin, maka sebesar-besarnya hasil pembangunan akan dirasakan oleh rakyat,” ujarnya Selasa (23/6/2026).
Namun demikian, ia menilai bahwa implementasi nilai-nilai tersebut masih belum optimal, baik dalam penyusunan APBD, kebijakan pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan sosial dan budaya di daerah.
Dalam forum tersebut, berbagai masukan dari narasumber dan peserta diskusi dihimpun untuk kemudian akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Seluruh masukan akan kami rangkum terlebih dahulu. Nantinya akan kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah kota dalam pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iswandi juga menyoroti sejumlah proyek strategis di Kota Samarinda seperti pembangunan Pasar Pagi, Terowongan Samarinda, dan kawasan Teras Samarinda.
Dia menekankan proyek-proyek tersebut perlu dievaluasi dari perspektif kepentingan masyarakat luas.
“Pertanyaannya, pembangunan ini benar-benar atas nama rakyat atau sesuai keinginan rakyat? Kalau memang sesuai aspirasi masyarakat, seharusnya tidak menimbulkan polemik,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah program pembangunan telah memberikan dampak positif, namun masih ada pula yang dinilai perlu perbaikan agar lebih sejalan dengan semangat Trisakti Bung Karno.
Selain itu, Iswandi menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian daerah.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kapasitas fiskal Kota Samarinda semakin kuat.
Saat ini, PAD Kota Samarinda dilaporkan berada di kisaran Rp1,01 triliun dari target sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025.
Menurutnya, upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara bijak tanpa membebani masyarakat kecil melalui kenaikan pajak maupun pungutan baru.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku ekonomi informal, serta penciptaan lapangan kerja baru di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih belum stabil.
“UMKM harus diperkuat, pelaku ekonomi informal harus didukung, dan peluang kerja harus terus dibuka seluas-luasnya,” tutup Iswandi.
[anr|anl|adv]