Infokaltim.id, Samarinda- Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim Ujang Rachmad membuka Konsultasi Publik 1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Kamis (30/03/2023).
Pemprov Kaltim diwakili Asisten Perekonomian Setda Kaltim, Ujang Rachmad menyambut baik dan mengapresiasi DLH Kaltim yang melaksanakan acara Konsultasi Publik 1 Penyusunan KLHS RPJPD Kaltim 2025-2045. Karena menurut ujang konsultasi publik ini dalam konteks KLHS menjadi tentu sangat penting.
“Kalau bicara dalam perencanaan, kita ada dalam fase akhir dan memasuki fase awal, dan selama ini kita sudah cukup dipressure dengan penyusunan RPD, dan dasarnya nanti kita juga akan menyusun RPJPD 2025-2045. Artinya kita mendesain Kaltim untuk 20 tahun kedepan,” pungkasnya.
Dia menambahkan, bahwa desain Rencana Kerja dan Program (RKP) juga harus dipertimbangkan, apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga disinilah KLHS berperan.
Terutama kata Ujang, dalam analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dan perumusan alternatif mitigasi perbaikan kebijakan, rencana, program, dokumen perencanan daerah, termasuk aksi mitigasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim di sektor hutan dan lahan di Kaltim pada umumnya.
“Melalui konsultasi publik pertama ini, diharapkan akan diperoleh berbagai masukan dan meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kita tentang proses perencanaan jangka panjang serta pelaksanaan KLHS RPJPD,”tandasnya.
Ujang mengharapkan, KLHS menjadi pedoman dan tindak lanjut ke depan dalam mendukung kebijakan program yang dilaksanakan tingkat pusat maupun Provinsi Kaltim, serta di kabupaten dan kota.
Khususnya kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Maupun dalam optimalisasi analisis isu strategis daerah, analisis capaian indikator TPB, analisis daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, alternatif dan skenario capaian TPB berbasis muatan KRP.
“Tentu kita berharap KLHS ini akan menjadi pedoman kedepan dalam optimalisasi analisis isu strategis daerah untuk bisa mendukung ataupun menunjang program Pempus maupun Pemprov Kaltim itu sendiri,” tutupnya.
[Asg | Anl | Ads Kominfo Kaltim]