Infokaltim.id, Samarinda– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyatakan keprihatinannya terhadap proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Di mana, APBD Kaltim yang diprediksi turun dari Rp20 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun.
Dia menyoroti berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi komponen utama pendapatan daerah.
Menurutnya, penurunan ini berisiko mempersempit ruang fiskal dan menghambat pendanaan berbagai program prioritas pembangunan.
“Ini bukan hanya berdampak di tingkat provinsi, tapi juga akan dirasakan di 10 kabupaten dan kota yang menerima alokasi APBD,” kata pria yang akrab disapa Hamas itu, Kamis (24/4/2025).
Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dengan tetap melindungi sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menggali sumber-sumber pendapatan alternatif melalui penguatan BUMD, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan sektor non-migas seperti pariwisata dan pertanian.
Salah satu bentuk efisiensi yang disarankan adalah menggunakan fasilitas milik pemerintah sendiri untuk kegiatan dinas guna memangkas biaya operasional yang tidak mendesak, seperti sewa tempat pertemuan.
“Pengelolaan anggaran harus lebih cerdas agar pembangunan tidak terhenti dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” tegasnya lagi.
Penurunan ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola keuangan dan mencari terobosan demi menjaga kelangsungan pembangunan di tengah tekanan fiskal.