Infokaltim.id, Samarinda– Rentetan kecelakaan kapal yang kembali terjadi di sekitar Jembatan Mahakam I mengundang perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur.
Insiden terbaru melibatkan tongkang milik PT Energi Samudra Logistik, dan menjadi kejadian ke-23 sejak jembatan tersebut digunakan.
Komisi II mengkritisi lemahnya pengawasan aktivitas lalu lintas sungai, serta mendesak penerapan tegas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam.
Aturan tersebut mengatur larangan parkir kapal dan ponton dalam radius 500 meter dari jembatan.
“Perda itu jelas, tapi pelaksanaannya lemah. Banyak kapal masih berlabuh sembarangan. Ini sangat membahayakan,” ujar Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Hasanuddin bahkan meminta penghentian seluruh aktivitas di area jembatan, baik di permukaan maupun di bawahnya.
Ia mendesak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk segera menyetujui penutupan sementara jembatan selama dua bulan guna pembangunan sistem pelindung atau fender.
“Langkah tegas ini harus segera diambil untuk mencegah korban dan kerugian yang lebih besar,” tegas Hasanuddin.
Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menambahkan bahwa pelanggaran zona larangan tidak bisa dipandang enteng karena menyangkut keselamatan publik.
Dia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan kapal yang beroperasi di area Mahakam.
Di sisi lain, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyatakan bahwa investigasi teknis kerusakan jembatan akan segera dimulai pekan ini.
Namun, DPRD menekankan bahwa tindakan pencegahan, termasuk penghentian aktivitas sementara, tetap harus menjadi prioritas.
Dua kecelakaan terakhir dilaporkan terjadi di luar jam operasional dan tanpa adanya pelindung struktur.
Dampaknya, pilar jembatan mengalami kemiringan dan kerusakan. Biaya pembangunan fender diperkirakan mencapai Rp35 miliar.