Infokaltim.id, Samarinda– Isu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mencuat di tengah stagnannya kemandirian fiskal Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, angkat bicara mengenai lemahnya tata kelola pajak dan retribusi daerah yang menurutnya menjadi akar masalah.
Dalam keterangannya, Firnadi menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya potensi pendapatan daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
Dia menyebut, PAD seharusnya menjadi sokongan utama bagi pembangunan, namun kenyataannya justru terus mengalami kebocoran akibat kurangnya keseriusan dalam pengelolaan.
“Seharusnya PAD bisa jadi sumber utama untuk membiayai pembangunan. Tapi faktanya, banyak peluang yang dibiarkan begitu saja, bahkan hilang karena tidak dikelola dengan benar,” ujarnya.
Salah satu sektor yang ia soroti adalah pertambangan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, disebutkan bahwa potensi pajak dari alat berat yang tidak tergarap nilainya mencapai Rp50 miliar.
Firnadi menekankan, angka itu setara dengan pembangunan 50 kilometer jalan baru sebuah kerugian nyata bagi masyarakat.
“Uang sebesar itu bukan angka kecil. Kalau dikelola dan ditagih dengan benar, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi muda tersebut menyinggung potensi lain dari sektor bahan bakar minyak (BBM) industri.
Menurutnya, jika seluruh perusahaan mematuhi ketentuan pajak BBM, maka pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan.
Persoalannya, kata Firnadi, terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
Tak hanya sektor darat, Firnandi juga menilai sektor kelautan menyimpan peluang besar yang selama ini belum tergarap maksimal.
Kegiatan seperti tambat labuh, bongkar muat kapal, dan jasa pelabuhan dinilai belum memberikan kontribusi nyata bagi PAD karena belum adanya sistem yang profesional dan digital.
“Banyak aktivitas berjalan, tapi kontribusinya ke daerah hampir nihil. Ini karena belum ada sistem yang tertata dan digitalisasi belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah agar segera memperkuat regulasi dan membangun sistem berbasis teknologi untuk menutup berbagai celah kebocoran.
“Kita tidak kekurangan potensi, tapi kita kurang keseriusan. Kalau ingin rakyat merasakan pembangunan, mulailah dari memperbaiki sistem dan memaksimalkan PAD,” pungkasnya.