Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya akan semakin mempersulit pembangunan di Kota Samarinda. Dalam wawancara di kantornya, Samri menjelaskan bahwa kondisi keuangan Kota Samarinda sudah kesulitan bahkan sebelum kebijakan efisiensi diterapkan.
“Dengan adanya efisiensi anggaran ini, kita itu ya cukup bersedih. Kondisi kita saat ini di Samarinda, kondisi kita gak dipangkas aja, kita ini sudah kewalahan,” kata Samri.
Ia menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan besar antara usulan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. “Kita kemarin asur-nusrembang, usulan masyarakat itu sudah mencapai 13 triliun.
Sementara kemampuan keuangan daerah kita untuk alokasi pembangunan, itu ya kisaran sekitar hampir 2 triliun,” ungkapnya.
Samri menambahkan bahwa efisiensi anggaran akan berdampak terutama pada pembangunan infrastruktur. “Yang sasaran yang kena efisiensi itu ya diantaranya pembangunan infrastruktur itu yang akan dipangkas nanti. Ini kan tambah kesusahan kita masyarakat Samarinda ini,” jelasnya.
Ia juga mengkritik pemerintah pusat yang menerapkan efisiensi di daerah namun di sisi lain membentuk dana antara dengan alokasi anggaran yang sangat besar. “Kita dengar ini, barusan di launching oleh Pak Prabowo, kita di daerah dilakukan efisiensi anggaran tapi membuat danantara yang alokasi anggarannya kurang lebih hampir seribu triliun itu,” ujarnya.
Samri mengkhawatirkan pengelolaan dana tersebut di kemudian hari dan membandingkannya dengan kasus korupsi yang pernah terjadi di BUMN. “Kita belum lupa korupsi tentang PT. TIMAH yang kurang lebih 271 triliun dihebohkan lagi dengan Pertamina yang kurang lebih 193,7 triliun,” pungkasnya.
[Arya|Anl|Ads]