Selasa, Juli 21, 2026
BerandaBeritaRapat Paripurna DPRD Bontang: Wali Kota Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Rapat Paripurna DPRD Bontang: Wali Kota Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Infokaltim.id, Bontang DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang III DPRD Kota Bontang Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (2/6/2025).

Rapat ini diadakan untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, H. Maming, S.H., M.M. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moernaeni, Sp.OG, menyampaikan Nota Penjelasan mengenai pelaksanaan APBD 2024.

Dalam laporannya, Wali Kota menyampaikan capaian utama Pemerintah Kota Bontang. “Kami berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk ke-11 kalinya berturut-turut dari tahun 2014 hingga 2024,” tuturnya.


Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,81 triliun, yang melebihi target sebesar 101,33% dari Rp 2,78 triliun. “Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 3,11 triliun, atau 92,74% dari anggaran Rp 3,36 triliun,” tambahnya.
Diejlaskan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang mencapai Rp 329,65 miliar, yang merupakan 111,25% dari target. “Kontributor utama berasal dari pajak daerah dan ‘lain-lain PAD’,” ujarnya.


Dalam hal belanja, Wali Kota mencatat bahwa belanja operasi menyerap 93,92% dari anggaran, dengan gaji pegawai mencapai Rp709,96 miliar. “Belanja modal untuk infrastruktur menyerap Rp1,05 triliun,” jelasnya.
Neni menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas belanja modal dan mempercepat proses belanja tak terduga. “Kami merekomendasikan untuk lebih memperhatikan penyerapan anggaran agar dapat lebih optimal,” ungkapnya.


Di akhir laporannya, Neni menyimpulkan bahwa APBD 2024 berhasil dengan kinerja keuangan yang kuat, ditandai dengan opini WTP, realisasi pendapatan di atas target, serta fokus belanja pada pelayanan publik dan infrastruktur. “Kami berharap dengan laporan ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.

[RIR/ADV DPRD BONTANG]

RELATED ARTICLES

Most Popular