Infokaltim.id, Bontang- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Kota Bontang mengungkapkan keprihatinan atas tingginya angka kasus pencabulan yang terjadi di wilayah tersebut, di mana banyak di antaranya melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai korban.
Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Winardi, anggota Fraksi PDIP, ia menekankan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak semakin meningkat belakangan ini. Winardi menegaskan pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani masalah ini.
“Kami berharap Pemkot Bontang dapat mengambil tindakan nyata terkait kasus ini,” ujar Winardi.
Ia juga menekankan perlunya adanya kepastian dan keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan regulasi nasional, agar kebijakan yang melindungi generasi muda di Kota Taman dapat dilaksanakan dengan baik.
Lebih lanjut, Winardi mengusulkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) di daerah agar dapat menangani kasus-kasus ini dengan serius, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Ia menambahkan bahwa penyediaan layanan perlindungan anak yang terpadu merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menjadikan Kota Bontang sebagai “Kota Layak Anak”. Oleh karena itu, kerjasama antara berbagai pihak dan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan.
“Ini adalah isu yang perlu diperhatikan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi juga harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan perempuan dan anak,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memberikan apresiasi atas perhatian serius DPRD Kota Bontang terhadap isu yang sangat penting ini. Neni menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini.
“Seperti menjalin komitmen dengan berbagai pihak dalam penanganan pelecehan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, serta melakukan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan nasional,” jelas Neni.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan kapasitas APH sangat penting dalam menindak pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, serta meningkatkan efek jera dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Termasuk kampanye aktif, sosialisasi publik, dan penyediaan layanan perlindungan anak yang terpadu,” tutupnya.
[RIR/ADVÂ DPRDÂ BONTANG]