Infokaltim.id, Bontang– Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bontang menyoroti arah pembangunan daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan identitas Kota Bontang sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Ketua Fraksi Gerindra, Sem Nalpa Mario Guling, menegaskan bahwa pembangunan di Kota Taman tidak boleh dilakukan hanya sekadar mengejar infrastruktur tanpa melihat kebutuhan nyata masyarakat maupun strategi besar pemerintah pusat.
“Pembangunan harus bersifat strategis dan menunjukkan peran Bontang sebagai daerah penyangga IKN,” tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bontang Barat tersebut.
Ia menilai, isu ini penting untuk diintegrasikan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang 2025-2029 agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, RPJMD setelah disahkan akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sekaligus pedoman bagi kepala daerah dalam melaksanakan program kerja.
Selain berfungsi sebagai rujukan, RPJMD juga merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota Bontang dalam satu periode kepemimpinan, serta dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir nantinya tidak merugikan masyarakat.
“Kami (Fraksi Partai Gerindra, Red.) berpendapat bahwa pembentukan dan penyusunan Raperda RPJMD sudah sesuai prosedur,” ucap Sem Nalpa.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD Bontang 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Perda. Sem Nalpa turut menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Bontang bersama Tim Asistensi yang telah bekerja keras dalam pembahasan.
“Demikian pendapat akhir Fraksi Gerindra, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih,” tutupnya.
[RIR/ADVÂ DPRDÂ BONTANG]