Infokaltim.id, Bontang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menanggapi keluhan masyarakat mengenai adanya kewajiban iuran paguyuban yang dipungut setiap bulan dari para siswa.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan wali murid. Menurutnya, setiap siswa memiliki latar belakang sosial yang berbeda sehingga iuran tidak seharusnya bersifat wajib. Karena bisa saja, ada orang tua murid atau wali murid yang kesulitan membayar iuran wajib tersebut.
“Iuran ini jangan sampai diwajibkan, karena kondisi ekonomi tiap keluarga tidak sama. Jangan sampai justru menjadi beban bagi orang tua,” ujarnya saat ditemui awak media belum lama ini.
Ia menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan pendidikan. Seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pusat dan daerah. Dengan demikian, seharusnya sekolah tidak perlu lagi membebankan orang tua melalui iuran paguyuban.
“Kita tidak tahu setiap anak itu ekonomi keluarganya seperti apa. Semoga ini menjadi perhatian dari pihak sekolah dan dinas terkait,” harapnya.
Andi Faiz pun meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang segera menindaklanjuti persoalan ini.
“Kalau memang ada kebutuhan sekolah, bisa dicatat dan diajukan secara resmi. Jadi tidak perlu lagi ada iuran wajib dari paguyuban,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komite SD Negeri 008 Bontang Utara mengakui adanya pungutan iuran paguyuban sebesar Rp 20 ribu per siswa setiap bulan. Ia menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan di luar pembelajaran formal, seperti kunjungan atau kegiatan eksternal lainnya.
Iuran tersebut juga biasanya digunakan untuk kebutuhan para siswa dalam menunjang pembelajaran, seperti menghias kelas, perlombaan dan kegiatan lainnya.
[RIR/ADV DPRD BONTANG]