Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menurutnya, sistem penerimaan siswa baru tahun ini kembali memunculkan persoalan klasik, yaitu keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, minimnya ruang kelas di sekolah-sekolah favorit membuat banyak siswa gagal memperoleh kursi, meski mereka sudah mendaftar sejak awal.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah di SMA Negeri 1 Sangatta Utara, yang setiap tahun menjadi tujuan utama calon siswa.
“Jumlah pendaftar selalu meningkat, sementara kapasitas sekolah tidak pernah bertambah. Kondisi ini membuat banyak anak kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah yang mereka harapkan,” kata Agusriansyah, Minggu (21/9/2025).
“Seharusnya pemerintah segera menambah ruang kelas atau bahkan membangun gedung baru. Ini langkah sederhana, tapi sangat mendesak,” ujarnya.
Agusriansyah menambahkan, masalah pendidikan tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan.
Di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), kondisi sekolah bahkan jauh lebih memprihatinkan.
Dirinya mencontohkan di Kecamatan Sandara, Kutim, di mana sarana pendidikan masih terbatas dan tenaga pendidik belum memadai.
“Jangan hanya berfokus pada sekolah di kota. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan dinas terkait harus memastikan pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke tingkat kecamatan dan desa,” sebutnya.
“Masih banyak sekolah di pelosok yang kondisinya tidak layak untuk menunjang proses belajar-mengajar,” tegasnya.
Ia menekankan, pemerataan fasilitas pendidikan merupakan kunci untuk membuka akses yang sama bagi seluruh anak di Kaltim.
Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kesempatan belajar tanpa terkendala masalah kapasitas sekolah atau ketimpangan sarana.
“Kalau pembangunan dilakukan merata, anak-anak di kota maupun di pelosok akan memiliki peluang yang setara. Jangan sampai ada anak kehilangan hak pendidikannya hanya karena keterbatasan fasilitas,” pungkas Agusriansyah.
[anr|anl]