Infokaltim.id, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemprov Kaltim sebesar Rp6 triliun.
Menurutnya, keputusan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap jalannya pembangunan di berbagai sektor.
Subandi mengungkapkan bahwa skala pengurangan TKD yang cukup besar membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit.
Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian menyeluruh pada penyusunan anggaran tahun berjalan.
“Dengan pemangkasan mencapai Rp6 triliun, hampir semua program harus dirasionalisasi, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD,” ujarnya.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang biasanya menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
Subandi menyebutkan, sejumlah rencana kegiatan yang semula telah dijadwalkan kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan sesuai target.
Ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami situasi ini, karena pemangkasan tidak hanya terjadi pada satu bidang saja tetapi merata pada seluruh sektor, termasuk program aspirasi yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Beberapa kegiatan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat kemungkinan mengalami keterlambatan atau revisi karena kebijakan pemotongan ini dilakukan menyeluruh,” jelasnya.
Tak hanya berdampak pada sektor legislatif, pemotongan TKD juga dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Subandi menjelaskan bahwa setiap OPD harus melakukan evaluasi ulang terhadap kegiatan yang telah direncanakan, termasuk program pembangunan strategis di Kota Samarinda dan wilayah lainnya.
“Pengurangan ini terjadi secara menyeluruh pada setiap OPD. Karena itu, mereka harus melakukan penyesuaian supaya program tetap bisa berjalan meskipun dengan sumber daya yang terbatas,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Di sisi lain, Subandi yang juga mantan legislator di Basuki Rahmat itu berharap masyarakat dapat memberikan ruang bagi Pemprov Kaltim untuk menata kembali anggaran secara proporsional.
Dia menilai bahwa kebijakan pemangkasan ini berada di luar kendali pemerintah daerah, sehingga diperlukan strategi pemulihan yang matang.
“Pemprov dan DPRD Kaltim sedang berusaha menyusun kembali prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Tantangan tahun ini memang berat, tetapi pemerintah daerah harus bergerak cepat menyesuaikan anggaran,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]