Infokaltim.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Pemerintah Daerah dalam menggerakkan pembangunan pada tahun anggaran 2026, meski kondisi fiskal diperkirakan masih akan menghadapi tekanan.
Dukungan tersebut disampaikan melalui dorongan efisiensi anggaran serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Anggota Komisi III DRPD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD adalah menerapkan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas.
Ia menekankan bahwa berbagai aktivitas bersifat seremonial maupun kebutuhan aksesoris yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat sebaiknya dikurangi atau bahkan ditiadakan.
“Kita harus menekankan kegiatan yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Program seperti layanan gratis, rumah layak huni, dan pembangunan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk membuka konektivitas baru serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sektor pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
Kedua sektor tersebut, menurutnya, merupakan mandatori spending yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Selain efisiensi, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan guna memperkuat APBD 2026.
Optimalisasi PAD disebut masih memiliki potensi besar untuk digarap.
“Masih ada peluang dari pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal. Bila bisa dioptimalkan, pendapatan daerah dapat meningkat signifikan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa kolaborasi lintas sektor semakin penting untuk menghadapi keterbatasan anggaran.
Pemerintah daerah diminta lebih serius menerapkan model pentahelix, yaitu kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Kolaborasi ini, menurutnya, dapat membuka ruang diskusi dan brainstorming untuk merumuskan berbagai alternatif pendanaan maupun skema kemitraan yang mampu menjaga konsistensi dan efektivitas program pembangunan.
“Situasi seperti ini seharusnya menjadi pemecut pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan proyek,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi, optimalisasi pendapatan, dan penguatan kolaborasi, DPRD berharap seluruh program prioritas pemerintah daerah pada 2026 tetap dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
[anr|anl|ads dprd kaltim]