Infokaltim.id, Samarinda – Banjir yang terus melanda sejumlah wilayah di Kaltim kembali menjadi perhatian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud.
Ia menyebut bahwa hingga akhir 2025, upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir masih belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Menurut Hasanuddin, salah satu akar masalah yang membuat banjir terus terjadi adalah tidak adanya pembaruan fasilitas pembuangan dan penampungan air selama bertahun-tahun.
Kondisi itu diperparah oleh tingginya intensitas hujan serta karakter geografis Kaltim yang didominasi aliran sungai.
“Fasilitas penampungan air kita sudah terlalu lama digunakan. Kapasitasnya sudah tidak memadai dan harus segera diperbarui,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Hamas tersebut menerangkan bahwa sebagian besar infrastruktur air, termasuk pintu-pintu air, sudah tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya.
Dia menilai sistem pengoperasian yang ada saat ini sering memunculkan dilema. Saat hujan deras, kata Hamas, penutupan pintu air justru membuat permukaan air meluap. Sebaliknya, ketika pintu dibuka, sejumlah kawasan malah ikut tergenang. Situasi serupa terjadi ketika sungai berada pada kondisi pasang.
“Kalau hujan deras, air naik. Dibuka banjir, ditutup banjir, pasang sungai juga banjir. Artinya, seluruh fasilitas harus direvitalisasi total,” ujarnya.
Hamas juga menyoroti pola penanganan pemerintah yang ia anggap hanya menyasar titik-titik tertentu. Menurutnya, pendekatan parsial tersebut tidak akan pernah menyelesaikan persoalan banjir yang memiliki keterkaitan langsung antara wilayah hulu dan hilir.
“Perbaikan harus dilakukan menyeluruh. Percuma memperbaiki hulu tanpa membenahi hilir. Yang terdampak nanti tetap masyarakat,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dan terarah. Sinkronisasi kebijakan diperlukan agar penanganan banjir berjalan terpadu dan tidak terkesan bekerja sendiri-sendiri.
“Semua pemangku kepentingan harus duduk bersama dan menyamakan strategi. Hanya dengan begitu, persoalan ini bisa benar-benar diatasi,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Hamas meminta pemerintah untuk tidak lagi mengambil langkah-langkah kecil yang bersifat reaktif.
Bagi dia, diperlukan tindakan besar, menyeluruh, dan keberlanjutan agar banjir tidak kembali menjadi ancaman tahunan bagi warga Kaltim.
[anr|anl|adv dprd kaltim]