Infokaltim.id, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terus bergerak menuju konsep Superhub memunculkan kembali tuntutan agar masyarakat Kaltim tidak tersisih dari arus perkembangan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi di wilayah itu sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia lokal.
Ia menilai, perubahan besar yang akan terjadi seiring hadirnya IKN tidak boleh menjadikan warga asli Kaltim sekadar menjadi saksi pembangunan di tanah mereka sendiri.
Menurutnya, tanpa persiapan SDM yang memadai, peluang kerja justru bisa dinikmati pihak luar.
“Kalau tidak ada persiapan serius, ketimpangan pasti muncul. Pekerjaannya ada, tapi bisa-bisa justru tidak diisi oleh orang Kaltim,” ujarnya.
Syarifatul memandang proyek strategis nasional yang kini masuk ke Kaltim harus diikuti kebijakan pendukung yang kuat, terutama di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.
Ia menyebut kebijakan pendidikan gratis yang akan diberlakukan Pemprov Kaltim mulai 2025 sebagai langkah baik, namun tidak cukup jika tidak dibarengi peningkatan kualitas pembelajaran.
“Pendidikan gratis itu langkah awal. Yang penting adalah apakah lulusannya mampu bersaing di sektor kunci seperti teknologi, konstruksi, dan logistik. Jangan sampai gratis tapi mutu pendidikannya tidak naik,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar untuk membangun ekosistem pelatihan kerja yang lebih inklusif.
Harapannya, pemuda lokal tidak hanya terlibat sebagai tenaga lapangan, tetapi juga mendapat peluang menjadi tenaga ahli, teknisi berkompetensi tinggi, hingga staf manajerial.
“Kita butuh kebijakan afirmatif. Perusahaan mesti diberi dorongan agar merekrut dan mengembangkan talenta lokal, bukan hanya mempekerjakan mereka sebagai pekerja kontrak tanpa prospek jangka panjang,” tandasnya.
Lebih jauh, Syarifatul mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan dapat memicu persoalan sosial.
Dia menyebut pembangunan yang berfokus pada pencapaian fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kalau pembangunan hanya terlihat megah, tapi masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya, itu bukan keberhasilan. Itu ancaman kegagalan yang hanya menunggu waktu,” ujarnya.
Politisi Golkar itu, memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawasi agar pembangunan IKN tidak hanya menghadirkan simbol modernitas, tetapi juga menciptakan ruang keadilan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.
“Ini momentum besar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah kita sendiri,” tutup Syarifatul.
[anr|anl|adv dprd kaltim]