Infokaltim.id, Samarinda – Wacana penghapusan tenaga guru honorer kembali menuai sorotan dari berbagai daerah.
Di Kota Samarinda, kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan tersebut dinilai berpotensi memperparah kekurangan tenaga pendidik yang selama ini menjadi persoalan serius di sejumlah sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan keberadaan guru honorer saat ini masih sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.
Menurutnya, sektor pendidikan di Samarinda masih bergantung pada tenaga honorer untuk menutupi kekurangan guru yang jumlahnya mencapai ratusan orang.
Ia mengungkapkan hingga saat ini Samarinda masih mengalami kekurangan sekitar 700 tenaga guru.
Jika guru honorer benar-benar dihapus tanpa adanya solusi pengganti yang jelas, maka kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin memburuk.
“Selama ini kita terbantu oleh guru-guru honorer. Kalau mereka dihilangkan, otomatis kekurangan guru yang sekarang sekitar 700 orang bisa bertambah lebih banyak lagi akibat kebijakan tersebut,” ujar Anhar, Minggu (14/6/2026).
Menurut dia, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan tersebut terhadap daerah-daerah yang memiliki kondisi berbeda dengan kota-kota besar seperti Jakarta.
Ia menilai kebutuhan pendidikan di setiap daerah tidak dapat disamaratakan.
“Jangan samakan kondisi daerah dengan Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, terutama terkait ketersediaan tenaga pendidik,” katanya.
Anhar juga menilai kualitas guru honorer tidak kalah dibandingkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Bahkan dalam beberapa bidang tertentu, guru honorer justru memiliki kompetensi dan keahlian yang sangat dibutuhkan sekolah.
Dia mencontohkan mata pelajaran tertentu seperti Kimia dan sejumlah bidang keahlian lainnya yang membutuhkan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus.
Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, keberadaan guru honorer menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan.
“Guru-guru honorer sebenarnya memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan guru ASN. Bahkan untuk beberapa mata pelajaran tertentu, mereka adalah tenaga yang sangat dibutuhkan karena memiliki keahlian khusus,” ujarnya.
Menurut Anhar, persoalan utama bukanlah menghapus tenaga honorer, melainkan bagaimana pemerintah mampu menyediakan dukungan anggaran dan skema yang tepat agar kebutuhan guru tetap terpenuhi.
“Kalau masalahnya anggaran, maka tugas pemerintah adalah mencari solusinya. Cari anggarannya. Karena bagaimanapun juga, di tengah kekurangan guru seperti sekarang ini, kita justru membutuhkan tambahan tenaga pendidik,” tegasnya.
Politisi tersebut menekankan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, termasuk terkait keberadaan tenaga honorer.
Namun, setiap kebijakan harus dibarengi dengan langkah konkret agar tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
Politisi PDIP tersebut mengingatkan apabila tenaga honorer dihapus tanpa adanya pengganti yang memadai, maka daerah berpotensi menghadapi gejolak di sektor pendidikan akibat semakin minimnya jumlah guru.
“Kalau memang pemerintah ingin menghapus guru honorer, silakan saja karena itu kewenangan pemerintah. Tetapi yang terpenting adalah kebutuhan guru harus tetap terpenuhi. Jangan sampai setelah kebijakan diterapkan justru muncul masalah baru di daerah,” katanya.
Anhar menambahkan pendidikan merupakan sektor fundamental yang menyangkut masa depan generasi muda.
Karena itu, setiap kebijakan terkait tenaga pendidik harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
“Ketika nantinya terjadi kekurangan guru dan berdampak pada pelayanan pendidikan, maka daerah tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab persoalan tersebut muncul akibat kebijakan yang tidak dibarengi solusi yang memadai,” pungkasnya. [anr|anl|adv]