Infokaltim.id, Bontang– Ketergantungan Kota Bontang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, fraksi berlambang kepala banteng tersebut meminta pemerintah daerah segera memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, dalam rapat kerja DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Menurut Joni, struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila terjadi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya alokasi dana ke daerah.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Bontang menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satunya melalui optimalisasi PAD dan pengembangan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Selain persoalan ketergantungan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti capaian realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025. Dalam laporan yang disampaikan pemerintah, realisasi pajak daerah tercatat hanya mencapai sekitar 55,19 persen dari target yang telah ditetapkan.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, fraksi meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan target pajak tidak tercapai. Penjelasan tersebut penting untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan strategi peningkatan penerimaan daerah pada tahun mendatang.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi belanja daerah yang telah mencapai lebih dari 92 persen. Menurut mereka, capaian itu menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta menguraikan berbagai kendala yang menyebabkan serapan anggaran belum mencapai 100 persen. Mulai dari faktor administrasi, teknis pelaksanaan kegiatan, hingga hambatan lainnya yang memengaruhi realisasi belanja.
Tak hanya membahas aspek keuangan daerah, Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung persoalan sampah yang masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Bontang. Joni menilai pelayanan pengangkutan sampah perlu terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan penumpukan yang berdampak pada kebersihan lingkungan.
Fraksi juga mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurut mereka, partisipasi warga menjadi faktor penting dalam mendukung program kebersihan kota.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan penataan dan sinkronisasi data tata ruang secara lebih akurat dan transparan guna mencegah konflik pemanfaatan lahan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
[ayu|anl|adv]