Infokaltim.id, Bontang– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bontang diwarnai sejumlah catatan dari Fraksi PKS Bersama NasDem. Fraksi ini mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Bontang yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meminta adanya evaluasi terhadap sejumlah program yang belum terealisasi secara maksimal.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang, Suharno, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat kerja DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Suharno menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bukti adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Fraksi PKS-NasDem mengingatkan bahwa capaian administratif tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, tujuan utama pengelolaan anggaran bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, realisasi pendapatan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 98,56 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang cukup baik di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Namun, Suharno menyoroti masih adanya anggaran belanja yang belum terserap secara optimal. Fraksi PKS-NasDem meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah program belum terealisasi sesuai rencana.
“Kami berharap ada penjelasan rinci terkait anggaran yang belum terserap sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, fraksi gabungan tersebut juga menyoroti ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut mereka, Pemkot Bontang perlu terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Upaya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor-sektor produktif dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi PKS-NasDem juga menekankan agar alokasi APBD lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan.
Menurut Suharno, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran atau pencapaian opini WTP semata. Lebih dari itu, masyarakat harus dapat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PKS-NasDem berharap pembahasan Raperda P2APBD 2025 dapat menghasilkan evaluasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kota Bontang pada tahun-tahun mendatang.
[ayu|anl|adv]