Infokaltim.id, Bontang – Perluasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Bontang mulai mengubah peta kebutuhan LPG 3 kilogram. Dengan tambahan 11.500 sambungan jargas pada 2026, konsumsi gas melon di tingkat rumah tangga diperkirakan menurun dan berpotensi memengaruhi kuota LPG bersubsidi yang diterima Bontang pada 2027.
Kondisi tersebut dinilai DPRD Bontang harus diikuti dengan pembenahan distribusi. Jangan sampai berkurangnya kebutuhan rumah tangga terhadap LPG 3 kilogram justru membuat gas bersubsidi tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam mengatakan, jargas dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Apalagi, ribuan sambungan baru telah dilengkapi dengan kompor sehingga masyarakat penerima jargas memiliki alternatif penggunaan energi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Saya menjamin tahun depan kelangkaan gas melon itu bisa kita tekan, bisa kita minimalisir. Karena sudah ada tambahan 11.500 jargas beserta kompor-kompornya,” ujar Rustam.
Menurut dia, bertambahnya sambungan jargas secara otomatis akan menggeser sebagian kebutuhan LPG 3 kilogram rumah tangga. Penyesuaian tersebut juga telah berpengaruh terhadap pembahasan kebutuhan dan kuota gas melon untuk Bontang pada tahun berikutnya.
Rustam berpandangan, LPG 3 kilogram nantinya seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok yang memang masih membutuhkan, terutama masyarakat yang belum terjangkau jargas serta pelaku usaha mikro.
Pedagang makanan keliling menjadi salah satu kelompok yang dinilai masih membutuhkan LPG 3 kilogram untuk mendukung aktivitas usaha. Pedagang bakso, pangsit, hingga pelaku UMKM dengan aktivitas usaha berpindah-pindah membutuhkan tabung yang praktis dan mudah dibawa.
“Gas melon ini bisa dibilang untuk mem-backup saja sebenarnya. Untuk teman-teman yang berusaha jual bakso, jual pangsit, terutama yang mobile-mobile. Nah, itu pelaku usaha UMKM,” katanya.
Karena itu, DPRD meminta pengawasan distribusi LPG bersubsidi diperkuat seiring bertambah luasnya jaringan gas rumah tangga. Masyarakat yang sudah memperoleh sambungan jargas diharapkan tidak lagi bergantung pada LPG 3 kilogram apabila tidak masuk dalam kelompok penerima yang berhak.
Rustam juga menyoroti potensi penyalahgunaan gas melon untuk dijual kembali. Praktik tersebut dinilai dapat mengurangi pasokan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus memperbesar risiko kelangkaan di tingkat konsumen.
“Jangan untuk dijual lagi. Yang jelas Bontang ke depan adalah proyek kota gas,” tegasnya.
Ia menambahkan, edukasi mengenai peruntukan LPG juga perlu diperkuat. Masyarakat yang secara ekonomi mampu dan tidak termasuk penerima LPG bersubsidi dapat menggunakan LPG nonsubsidi sebagai pilihan.
Bagi Rustam, keberhasilan program jargas bukan hanya diukur dari jumlah sambungan yang terpasang. Pemerintah juga perlu memastikan adanya perubahan pola konsumsi energi masyarakat sehingga distribusi LPG 3 kilogram menjadi lebih terarah.
Dengan tambahan 11.500 sambungan jargas, Bontang dinilai memiliki peluang mempercepat transformasi menuju kota yang mengandalkan jaringan gas rumah tangga. Di sisi lain, pengurangan kebutuhan LPG bersubsidi harus dibarengi pengawasan agar kuota yang tersedia benar-benar diterima masyarakat dan pelaku UMKM yang membutuhkan.
“Pengawasan ke depan lebih diperketat, terutama soal peruntukannya. Masyarakat juga harus tahu aturan,” pungkas Rustam.